BUTON SELATAN, DT – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan (Busel) mencatat pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 mencapai 4,94 persen. Angka tersebut meningkat 0,1 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,84 persen. “BPS Mencatat Ekonomi Busel Tumbuh 4,94 Persen, Kemiskinan dan Pengangguran Menurun,”
Kepala BPS Kabupaten Buton Selatan, La Ode Ikhsanudin Hamid, SST., M.Si., menyampaikan bahwa capaian ini menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang semakin stabil pascapandemi.
“Untuk tahun 2025 ini, laju pertumbuhan ekonomi Buton Selatan berada di angka 4,94 persen. Ini naik dibandingkan tahun 2024 dan menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik,” ujar Ikhsanudin usai menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang di gelar digedung Lamaindo, Kamis (26/2/2026).
Ia menjelaskan, pada 2020 ekonomi daerah sempat terkontraksi hingga minus 1,34 persen akibat pandemi. Namun secara bertahap mengalami pemulihan, yakni 2,29 persen pada 2021 dan meningkat menjadi 3,9 persen pada 2022.
“Memang sempat menurun di 2023 menjadi 2,41 persen, tetapi kembali naik di 2024 sebesar 4,84 persen dan 2025 mencapai 4,94 persen,” jelasnya.
Menurutnya, struktur perekonomian Buton Selatan masih didominasi sektor pertanian yang menyumbang sekitar sepertiga dari total aktivitas ekonomi daerah. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran turut menjadi penopang utama.
Selain pertumbuhan ekonomi, BPS juga mencatat penurunan angka kemiskinan. Pada 2024, persentase penduduk miskin berada di angka 14,28 persen dan menurun menjadi 13,64 persen pada 2025.
“Persentase penduduk miskin di tahun 2025 ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ini tentu menjadi indikator positif bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 tercatat sebesar 2,92 persen. Angka ini turun dari 3,48 persen pada 2024 dan 4,3 persen pada 2023.
“Artinya, dari setiap 100 angkatan kerja terdapat sekitar dua sampai tiga orang yang masih berstatus pengangguran,” terangnya.
Ia menambahkan, tingkat pengangguran laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding perempuan. Meski angka pengangguran terus menurun, tantangan tetap ada karena sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal.
“Kita harus menjaga kualitas tenaga kerja, karena masih banyak pekerja yang berada di sektor informal dengan pendapatan relatif lebih rendah dibanding sektor formal,” tegasnya.
La Ode Ikhsanudin berharap bahwa, pertumbuhan ekonomi harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya peran data dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Perekonomian nasional merupakan akumulasi dari perekonomian daerah. Karena itu, setiap daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonominya dengan dukungan data yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara Statistisi Ahli Muda BPS Buton Selatan, Wiwi Siu Kaimudin, SE., M.Si., selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Sensus Ekonomi BPS Kabupaten Buton Selatan menuturkan kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai kegiatan strategis nasional.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan program pendataan ekonomi terbesar dan terlengkap yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran angka enam,” jelasnya.
Pelaksanaan SE2026 berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus ini sebelumnya telah dilaksanakan pada 1986, 1996, 2006, dan 2016.
Menurut Wiwi, tujuan utama SE2026 adalah menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi nonpertanian sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai landasan perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah.
baca juga:
- Sensus Ekonomi 2026 Dimatangkan, BPS Buton Selatan Intensifkan Ground Check Lapangan
- Gubernur Sultra ASR– Gubernur Sulsel ASS Bahas Penyelesaian Status Pulau Kawi-kawia Dalam Pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian, Sepakati Langkah Baru
“SE2026 bukan hanya kegiatan teknis pendataan, tetapi instrumen utama dalam menghasilkan informasi ekonomi yang kredibel dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lanjut Wiwi, Sensus akan dilaksanakan pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 melalui dua tahapan, yakni pengisian kuesioner online bagi perusahaan besar pada 1–31 Mei 2026, serta pendataan lapangan secara door to door pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026.
Ia menegaskan, keberhasilan SE2026 sangat bergantung pada dukungan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku usaha.
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. SE2026 merupakan investasi data strategis bagi pembangunan ekonomi, khususnya di Kabupaten Buton Selatan,” tutupnya.(*)
GALERI FOTO
