Prajurit Yonif TP 823 Raja Wakaaka Baubau Manfaatkan Lahan 5 Hektare untuk Panen Jagung, Perkuat Ketahanan Pangan

BAUBAU, BP – Batalyon TP 823/Raja Wakaaka Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menggelar panen raya jagung di lahan seluas lima hektare sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum pemaparan kinerja Kompi Pertanian dan Peternakan yang dikembangkan oleh satuan TNI tersebut. “Prajurit Yonif TP 823 Raja Wakaaka Baubau Manfaatkan Lahan 5 Hektare untuk Panen Jagung, Perkuat Ketahanan Pangan,”

Panen raya yang berlangsung pada Rabu (4/3/2026) itu turut dihadiri Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 29/Mekongga, Kolonel Inf Afriandi Bayu Laksono, S.Sos., M.I.Pol., yang melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah unit pengembangan pangan di lingkungan batalyon.

Selain memanen jagung, rombongan juga meninjau sektor peternakan dan perikanan yang dikelola prajurit. Beberapa komoditas yang dibudidayakan antara lain 13 ekor sapi, kambing, berbagai jenis ayam, serta sekitar 200 ekor bebek. Sementara itu, sektor perikanan juga telah menghasilkan panen ikan yang dikelola oleh prajurit di lingkungan satuan.

Menurut Afriandi, keberhasilan panen jagung tersebut menjadi capaian penting bagi Yonif TP 823 yang belum genap satu tahun berdiri, namun telah mampu menunjukkan kontribusi nyata dalam pengembangan sektor pangan.

“Ini adalah salah satu kegiatan untuk mendukung program pemerintah, khususnya ketahanan pangan. Kita melihat langsung bagaimana pengembangan pertanian dan peternakan berjalan dengan baik,” ujar Afriandi kepada awak media.

Ia menjelaskan, secara ideal setiap batalyon membutuhkan sekitar 50 hektare lahan untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Namun hingga saat ini, lahan yang tersedia bagi Yonif TP 823 baru mencapai 21 hektare.

Meski demikian, seluruh lahan yang tersedia akan dimanfaatkan secara maksimal dengan dukungan sembilan kompi yang berada di bawah struktur satuan tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan program pengembangan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Afriandi mengakui bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan pertanian di wilayah tersebut adalah keterbatasan sumber air akibat minimnya curah hujan. Kendati demikian, prajurit mampu memaksimalkan lahan yang ada sehingga panen jagung tetap dapat terlaksana.

“Memang tantangan utama di sini adalah masalah air, namun kita mampu memaksimalkan lahan yang ada. Ini tentu menjadi prestasi tersendiri,” katanya.

Hasil produksi jagung tersebut untuk sementara dikelola secara internal oleh satuan. Namun sebagian hasilnya juga direncanakan akan disalurkan kepada masyarakat sekitar, khususnya kelompok tani dan pemuda desa.

Afriandi menilai langkah tersebut penting untuk mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar.

“Kita ingin menggugah semangat generasi muda bahwa bertani bukan hanya untuk kaum tua. Pertanian dan peternakan juga bisa menjadi sumber perekonomian yang menjanjikan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini menjadi salah satu agenda strategis dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Tentu kami terbuka untuk kolaborasi, namun perlu komunikasi lebih lanjut serta harus memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam program tersebut,” jelasnya.

Secara historis, keterlibatan TNI dalam mendukung ketahanan pangan bukanlah hal baru. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, berbagai satuan TNI juga turut terlibat dalam program pengamanan dan pengembangan produksi pangan nasional, terutama di daerah-daerah terpencil.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia sendiri telah menjalankan berbagai program ketahanan pangan sejak era Orde Baru, termasuk program swasembada beras yang berhasil dicapai pada tahun 1984 dan diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO).

baca juga:

1. Pemkot Baubau Pacu Tender Proyek Infrastruktur dan Penataan Pasar Tahun 2026
2. Penataan Pasar dan Infrastruktur Masuk Prioritas Pembangunan Pemkot Baubau 2026

Sementara secara global, isu ketahanan pangan menjadi perhatian dunia sejak Konferensi Pangan Dunia yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1974. Sejak saat itu, berbagai negara terus berupaya memperkuat sistem produksi pangan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta krisis pangan global.

Melalui pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan yang dilakukan oleh Yonif TP 823/Raja Wakaaka ini, diharapkan kontribusi TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional dapat semakin nyata sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat di wilayah Baubau dan sekitarnya.(*)

Galeri Foto

baca berita lainnya:

Walikota Baubau H Yusran Fahim Matangkan Rencana Pasar Sulaa Tata Wilayah Pesisir Sebagai Pusat Ekonomi Baru

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau meninjau rencana pembangunan sejumlah fasilitas publik di Kelurahan Sulaa sebagai upaya meningkatkan pelayanan infrastruktur dan akses ekonomi masyarakat. Salah satu program prioritas yang dibahas dalam kunjungan tersebut adalah rencana pembangunan Pasar Sulaa sebagai pusat ekonomi baru. “Walikota Baubau H Yusran Fahim Matangkan Rencana Pasar Sulaa Tata dan Wilayah Pesisir Sebagai Pusat Ekonomi Baru,”

Dalam agenda kunjungan itu, pemerintah daerah juga mengevaluasi potensi reklamasi lahan guna memenuhi kebutuhan ruang bagi lokasi pasar yang direncanakan. Pertimbangan ini muncul setelah dilakukan kajian awal mengenai kondisi kawasan yang akan digunakan sebagai pusat perdagangan.

Walikota Baubau, Yusran Fahim, menjelaskan bahwa meski pembangunan pasar belum tergolong mendesak, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari. Pernyataan itu disampaikan saat melakukan peninjauan langsung pada Kamis, 26 Februari 2026.

Menurutnya, pemerintah telah menentukan lokasi pembangunan, namun perhitungan anggaran sementara menunjukkan kebutuhan dana masih belum mencukupi. Karena itu, pembangunan Pasar Sulaa akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan pembiayaan daerah.

Wali kota menyebutkan bahwa pasar dengan ukuran sekitar 100 x 100 meter tersebut membutuhkan persiapan lahan yang cukup luas, sehingga opsi reklamasi menjadi salah satu alternatif. Ia berharap kehadiran pasar baru mampu mengurangi kepadatan di Pasar Wameo serta mendekatkan akses belanja warga dari wilayah Kadatua, Batauga, Sampolawa, dan daerah sekitar lainnya.

Selain pembangunan pasar, pemerintah juga menyiapkan rencana penataan kawasan pesisir, termasuk fasilitas tambatan kapal dan perahu nelayan. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan aktivitas bongkar muat yang lebih tertib dan efisien.

Sementara itu, Lurah Sulaa, Yusri Syarifudin, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan pasar muncul dari aspirasi kuat masyarakat. Keluhan tersebut telah disampaikan warga sejak awal masa kepemimpinan wali kota setelah kunjungan lapangan sebelum pemilihan kepala daerah.

Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama warga adalah tingginya biaya transportasi menuju pasar yang saat ini berada cukup jauh dari permukiman. Dengan uang belanja sekitar Rp50 ribu, sebagian besar warga harus menghabiskan hingga Rp40 ribu hanya untuk ongkos ojek pulang–pergi.

Kondisi itu membuat masyarakat hanya dapat membeli kebutuhan pokok dalam jumlah terbatas. Karena itu, kehadiran pasar baru dianggap sangat penting untuk menekan beban biaya hidup warga.

Lokasi pembangunan pasar direncanakan berada di kawasan yang dikenal masyarakat sebagai Topa Pantai, tepatnya di wilayah RT 001 RW 002 Kelurahan Sulaa. Kawasan tersebut dinilai strategis karena berada di jalur penghubung utama antara Kota Baubau dan Kabupaten Buton Selatan.

baca juga:

1. Pemkot Baubau Pacu Tender Proyek Infrastruktur dan Penataan Pasar Tahun 2026
2. Penataan Pasar dan Infrastruktur Masuk Prioritas Pembangunan Pemkot Baubau 2026

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Topa juga berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi skala kecil, termasuk keberadaan toko bahan bangunan dan pedagang harian. Kondisi ini menunjukkan potensi wilayah sebagai pusat pertumbuhan baru.

Lurah Sulaa berharap pasar tersebut juga dapat menjadi solusi penataan pedagang yang selama ini berjualan di sepanjang jalan poros. Aktivitas berdagang di badan jalan telah menimbulkan persoalan ketertiban, estetika, serta gangguan arus lalu lintas di jalur penghubung antarkawasan.

Pemerintah daerah menilai pembangunan Pasar Sulaa memiliki nilai strategis, tidak hanya untuk mempermudah akses kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga untuk mendorong penataan kawasan pesisir dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.(*)