BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah daerah di wilayah eks Kabupaten Buton sepakat mempercepat penyelesaian aset Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Takawa yang selama ini menjadi persoalan lintas daerah pascapemekaran wilayah. Kesepakatan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu maksimal enam bulan dengan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dukung Penyelesaian Aset PDAM Eks Buton Yang Ditarget Selesai Enam Bulan,”
Komitmen itu ditegaskan dalam penandatanganan berita acara kesepakatan penyerahan dan/atau penyelesaian aset PDAM eks Kabupaten Buton yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Jumat (6/3/2026), dan disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen (Purn) Andi Sumangerukka.
Ketua Tim Satgas KPK RI Wilayah Sulawesi Tenggara Direktorat Wilayah IV, Basuki Haryono, menilai kesepakatan tersebut sebagai langkah awal menuju penyelesaian final persoalan aset yang telah berlangsung cukup lama.
“Kehadiran para kepala daerah hari ini menunjukkan komitmen bersama untuk menuntaskan persoalan P3D yang selama ini belum terselesaikan,” kata Basuki.
Ia menjelaskan, penyelesaian aset mencakup aspek Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengelolaan aset daerah pascapemekaran.
Menurut Basuki, pemerintah daerah perlu segera membentuk tim teknis guna menyusun mekanisme penyelesaian secara komprehensif agar target waktu yang ditetapkan dapat tercapai.
“Kami memberikan batas waktu maksimal enam bulan, namun kami berharap bisa diselesaikan lebih cepat,” ujarnya.
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menegaskan bahwa penyelesaian aset tersebut merupakan bagian dari upaya penataan administrasi pemerintahan yang lebih tertib dan akuntabel.
“Ini merupakan langkah yang sangat baik karena kita dapat duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang telah lama berlangsung,” kata Andi.
Ia juga mendorong percepatan proses teknis agar penyerahan aset secara fisik dapat segera dilakukan setelah seluruh tahapan administratif diselesaikan.
Sementara itu, Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan penyelesaian aset tersebut, yang dinilai penting untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya penyediaan air bersih.
“Jika kita bersama dan meluruskan niat, insya Allah persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Adios.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah di wilayah eks Kabupaten Buton, antara lain Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, Bupati Buton Tengah Dr. Azhari, serta Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra.
Kesepakatan ini menjadi momentum penting mengingat persoalan aset PDAM kerap muncul di berbagai daerah di Indonesia setelah pemekaran wilayah, terutama sejak era otonomi daerah diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Secara historis, banyak daerah menghadapi persoalan serupa terkait pembagian aset, utang, dan pengelolaan layanan publik, termasuk sektor air minum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam konteks nasional, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga, termasuk KPK, terus mendorong percepatan penyelesaian aset daerah guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
baca juga:
- Sosialisasi Tim Garda SE2026 Digelar di Pasar Bandar Batauga, Pelaku Usaha Dilibatkan
Bupati Buton Selatan H Muh Adios Pimpin Safari Ramadhan 1447 H di Sampolawa, Ajak Warga Perkuat Ukhuwah Islamiyah
Di tingkat internasional, pengelolaan layanan air minum juga menjadi perhatian global, sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya poin keenam tentang akses air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, penyelesaian aset PDAM eks Kabupaten Buton tidak hanya penting dalam aspek administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju penyelesaian menyeluruh, sehingga pengelolaan aset dapat berjalan lebih tertib dan pelayanan air bersih kepada masyarakat semakin optimal.(*)
baca berita lainnya:
Kabid Kesmas Buton Selatan Wa Ode Mahazura Tinjau Faskes Batuatas, Medan Ekstrem Menuju Puskesmas Disorot
ByFirman
Mar 1, 2026
Kunjungan tersebut difokuskan pada dua fasilitas layanan kesehatan, yakni Puskesmas Batuatas dan Puskesmas Batuatas Barat. Dalam kegiatan itu, tim melaksanakan berbagai agenda penguatan program kesehatan masyarakat.
“Kami sudah empat hari berada di Batuatas untuk memastikan program-program kesehatan masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Wa Ode Mahazura pada awak media, Sabtu (28/2/2026).
Selama kunjungan, Bidang Kesmas melakukan advokasi bersama Pemerintah Kecamatan Batuatas dan lintas sektor terkait. Selain itu, digelar pula Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) aksi Ibu Hamil Sehat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan yang aman.
“Kami juga melakukan advokasi lintas sektor bersama pemerintah kecamatan dan stakeholder terkait agar dukungan terhadap program kesehatan semakin kuat,” jelasnya.
Tim programer turut melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis kepada pengelola program di puskesmas, seperti Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), program gizi dalam pencegahan stunting, promosi kesehatan untuk penguatan Posyandu, Integrasi Layanan Primer (ILP), serta program lainnya.
“Kami memberikan supervisi dan bimbingan teknis kepada para programer puskesmas, mulai dari KIA, gizi dalam pencegahan stunting, promosi kesehatan, hingga penguatan Posyandu dan ILP,” katanya.
Tak hanya itu, kunjungan rumah juga dilakukan kepada ibu hamil berisiko sebagai langkah deteksi dini dan pendampingan langsung di lapangan.
Namun, di balik rangkaian kegiatan tersebut, Wa Ode Mahazura mengaku prihatin dengan kondisi akses menuju layanan kesehatan di Batuatas Barat, khususnya di Desa Batuatas Liwu.
“Saya sempat sedih melihat kondisi jalan yang harus dilewati ibu hamil untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Masyarakat yang ada di bawah tebing, seperti di Desa Batuatas Liwu, harus melewati puluhan anak tangga dan tebing yang cukup ekstrem,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut sangat berisiko, terlebih saat proses persalinan.
“Ada satu desa yang sama sekali persalinannya tidak bisa dilakukan di puskesmas karena aksesnya sangat sulit. Bahkan untuk menuju Puskesmas Batuatas Barat, jalannya tidak bisa diakses masyarakat dalam kondisi darurat,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, ia berharap wilayah kerja Puskesmas Batuatas dan Puskesmas Batuatas Barat menjadi prioritas dalam pengadaan tenaga kesehatan, baik PNS maupun PPPK, serta pemenuhan sarana dan prasarana.
“Kami harapkan wilayah ini menjadi prioritas utama, baik untuk pengadaan tenaga kesehatan PNS maupun PPPK, termasuk pemenuhan sarana prasarana dan kesejahteraan petugas kesehatan,” pungkasnya.
baca juga:
- Data Akurat Jadi Kunci Dinkes Baubau Atasi TBC dan HIV di Tahun 2026
- Digitalisasi Faskes Baubau Diapresiasi BPJS Kesehatan, Layanan JKN Terus Diperkuat
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan di wilayah kepulauan Buton Selatan.(*)
