BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memastikan akan menggelar program intervensi pangan berupa subsidi dan pasar murah menjelang Idulfitri 1447 Hijriah guna menjaga daya beli masyarakat serta menjamin keterjangkauan harga bahan pokok. “Satgas Pangan Nasional dan Pemda Busel Temukan Harga Stabil di Pasar Bandar Batauga,”
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, La Ode Muhamad Idris, mengatakan program tersebut direncanakan berlangsung sekitar tujuh hari sebelum Lebaran dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.
“Selain itu, menjelang Idulfitri juga akan dilaksanakan pasar murah sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian pengendalian harga yang dilakukan pemerintah daerah setelah sebelumnya menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Bandar Batauga bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Nasional pada Jumat (6/3/2026).
Dalam sidak tersebut, pemerintah daerah menggandeng sejumlah pihak, termasuk Bulog dan aparat kepolisian, untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar serta mencegah praktik penimbunan dan permainan harga.
Kepala Bidang Keamanan Pangan Segar, Apriyanto Dwi Nugroho, mengungkapkan bahwa hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi stok pangan di Pasar Rakyat Bandar Batauga masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Idulfitri.
“Dari hasil pemantauan dan wawancara dengan masyarakat serta pedagang, stok pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan hingga Idulfitri,” katanya.
Selain itu, harga sejumlah komoditas juga terpantau stabil. Bahkan, beberapa bahan pokok seperti bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan harga dalam beberapa waktu terakhir.
Apriyanto menambahkan, Bulog turut berperan menjaga stabilitas harga dengan menyediakan beras dan minyak goreng bersubsidi.
“Harga beras sekitar Rp60 ribu, sedangkan minyak goreng Minyak Kita dibanderol sekitar Rp15.700. Ini tentu sangat membantu masyarakat,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa cadangan pangan pemerintah yang dikelola Bulog dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Selatan, La Ganefo, menyebutkan bahwa pihaknya telah mengingatkan pedagang sejak awal Ramadan agar tidak menaikkan harga secara berlebihan.
“Kami mengimbau pedagang tetap mengambil keuntungan yang wajar, sehingga masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok,” ucapnya.
Berdasarkan hasil pemantauan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bandar Batauga bahkan lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitar, seperti Kota Baubau.
Sebagai contoh, harga beras di Baubau mencapai sekitar Rp62 ribu, sedangkan di Batauga berkisar Rp60 ribu. Harga telur jumbo di Baubau sekitar Rp72 ribu, sementara di Batauga sekitar Rp68 ribu.
Keterlibatan aparat kepolisian dalam sidak ini juga menjadi bagian penting untuk memastikan tidak terjadi praktik penimbunan barang yang dapat memicu kelangkaan dan lonjakan harga.
Apriyanto menegaskan, pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
“Jika ada upaya penimbunan atau permainan harga, akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Secara historis, pengawasan harga dan ketersediaan pangan menjelang hari besar keagamaan telah menjadi kebijakan rutin pemerintah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat melalui Satgas Pangan Nasional secara intensif melakukan sidak di berbagai daerah untuk menekan inflasi pangan, terutama saat Ramadan dan Idulfitri.
Data nasional menunjukkan bahwa inflasi pangan kerap meningkat pada periode tersebut akibat lonjakan permintaan. Oleh karena itu, intervensi seperti operasi pasar dan subsidi harga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Di tingkat global, fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara, terutama yang memiliki tradisi konsumsi tinggi saat perayaan keagamaan, seperti di Timur Tengah dan Asia Selatan. Pemerintah di negara-negara tersebut umumnya melakukan kontrol harga dan distribusi untuk menghindari gejolak pasar.
baca juga:
- Prajurit Yonif TP 823 Raja Wakaaka Baubau Manfaatkan Lahan 5 Hektare untuk Panen Jagung,…
- Kepala Bidang Kesmas Buton Selatan Wa Ode Mahazura Tinjau Layanan Faskes di Batuatas, Soroti Akses Ekstrem Menuju Puskesmas
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, Satgas Pangan Nasional, Bulog, dan aparat penegak hukum, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Buton Selatan tetap terjaga hingga Idulfitri.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan daerah serta melindungi masyarakat dari potensi lonjakan harga yang tidak terkendali.(*)
baca berita lainnya:
Sosialisasi Tim Garda SE2026 Digelar di Pasar Bandar Batauga, Pelaku Usaha Dilibatkan
ByFirman
Mar 5, 2026
Sosialisasi Tim Garda SE2026 Digelar di Pasar Bandar Batauga, Pelaku Usaha Dilibatkan
Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Tim Garda Sensus Ekonomi 2026 BPS Buton Selatan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi serta mendorong partisipasi pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat.
Ketua Garda SE2026 BPS Buton Selatan, Dhea Prawidia, S.Tr.Stat, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat sensus ekonomi bagi pembangunan daerah.
“Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026 sebelum pendataan dilakukan,” ujar Dhea saat ditemui di sela kegiatan sosialisasi di Pasar Bandar Batauga.
Ia menambahkan bahwa sensus tersebut bertujuan untuk mencatat seluruh aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berskala besar.
“Melalui sensus ini, kami akan mendata seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Data tersebut nantinya menjadi dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah,” jelasnya.
Menurut Dhea, keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang menjadi responden dalam kegiatan pendataan.
“Kami mengajak para pedagang dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Data yang diberikan sangat berarti bagi pembangunan daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan oleh petugas BPS dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lain di luar statistik.
“Tidak ada pungutan dalam kegiatan ini. Data responden dijamin aman dan tidak berkaitan dengan perpajakan maupun pungutan lainnya,” tegas Dhea.
Selama kegiatan berlangsung, suasana sosialisasi terlihat hangat dan interaktif. Para pedagang yang berada di Pasar Bandar Batauga tampak antusias mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh tim Garda SE2026.
Beberapa pedagang bahkan menyampaikan kesiapan mereka untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi usaha secara terbuka kepada petugas pendata.
Secara historis, Sensus Ekonomi di Indonesia telah dilaksanakan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 1986, kemudian dilanjutkan pada 1996, 2006, dan 2016. Sensus ini menjadi salah satu sumber data penting bagi pemerintah dalam memahami perkembangan struktur ekonomi nasional.
Secara global, kegiatan sensus ekonomi juga menjadi praktik umum yang dilakukan oleh banyak negara untuk mengukur aktivitas usaha dan perkembangan sektor ekonomi. Lembaga statistik di berbagai negara, seperti U.S. Census Bureau di Amerika Serikat, juga secara rutin melaksanakan Economic Census setiap lima tahun untuk memetakan kondisi dunia usaha.
Data hasil sensus ekonomi biasanya digunakan oleh pemerintah, akademisi, serta pelaku usaha untuk merancang kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat sektor usaha, serta meningkatkan daya saing daerah.
baca juga:
- Bappeda-BPS Kolaborasi Sajikan Data Akurat untuk RKPD 2027, Pemkab Busel Bahas Isu Strategis….
- BPS Buton Selatan Mencatat Ekonomi Busel Tumbuh 4,94 Persen, Kemiskinan dan Pengangguran Menurun
Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan sejak dini, BPS Buton Selatan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya sensus ekonomi serta bersedia memberikan data yang valid dan akurat saat proses pendataan dimulai.
Dengan dukungan masyarakat dan pelaku usaha, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan diharapkan dapat berjalan lancar serta menghasilkan data statistik berkualitas yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan.(*)
