BUTON SELATAN, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah di Desa Lapandewa Jaya, Kecamatan Lapandewa, Senin (16/3/2026), sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Pimpin Gerakan Pangan Murah Untuk Stabilkan Harga di Lapandewa,”
Kegiatan ini menjadi bentuk intervensi pasar yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah potensi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan.
Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, menegaskan bahwa program tersebut merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan pangan.
“Gerakan Pangan Murah ini merupakan bagian dari upaya kami menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan baik,” ujar Adios dalam sambutannya.
Dalam kegiatan itu, sejumlah komoditas dijual di bawah harga pasar, antara lain beras SPHP Rp58.000 per kemasan, Minyakita Rp18.000 per liter, serta gula pasir Rp16.000 per kilogram.
Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi hari, dengan warga berbondong-bondong mendatangi lokasi kegiatan untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih ringan dibandingkan harga pasar.
Menurut Bupati, momentum menjelang Idulfitri kerap diikuti peningkatan permintaan yang berimplikasi pada kenaikan harga, sehingga kehadiran pemerintah menjadi penting untuk menekan gejolak tersebut.
“Kami ingin memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program ini, terutama dalam menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang Lebaran,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Buton Selatan La Ode Harwanto, Ketua TP PKK Ny. Hj. Sitti Norma Adios, Kapolres Buton AKBP Ali Rais Ndraha, serta unsur Forkopimda dan kepala OPD lingkup Pemkab Buton Selatan.
Selain itu, perwakilan TNI melalui Kapten Yofantri Rustam, Kapolsek Lapandewa, serta Camat Lapandewa juga hadir untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan aman.
Secara historis, program pangan murah merupakan bagian dari kebijakan nasional yang telah lama diterapkan pemerintah Indonesia melalui operasi pasar sejak era stabilisasi harga pada dekade 1970-an, yang kemudian diperkuat melalui peran Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan dan distribusi beras.
Dalam konteks global, intervensi pemerintah melalui subsidi atau pasar murah juga menjadi praktik umum di berbagai negara untuk menjaga ketahanan pangan, terutama saat menghadapi lonjakan harga akibat krisis ekonomi atau gangguan rantai pasok.
Pemerintah Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong Gerakan Pangan Murah sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah, khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional.
Bupati Adios menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat insidental, tetapi akan terus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di masa mendatang.
“Kegiatan ini akan terus kami dorong agar berkelanjutan. Jika ada kekurangan, tentu akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Hadiri Executive Forum Bank Sultra di Kendari Dorong Penguatan Bank…
- Bupati H Muh Adios Serap Aspirasi Warga Buton Selatan Ketika Safari Ramadan di Lapandewa
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini, pemerintah daerah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga serta tekanan inflasi daerah dapat dikendalikan secara optimal.
Upaya tersebut sekaligus mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada momentum penting seperti Idulfitri yang identik dengan peningkatan konsumsi rumah tangga.(*)
baca berita lainnya:
Wiwi Siu Kaimudin, SE., M.Si
Penulis: Wiwi Siu Kaimudin, SE., M.Si
Statistisi Ahli Muda
STABILITAS harga pangan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Perubahan harga bahan pangan dapat langsung dirasakan oleh rumah tangga karena berkaitan erat dengan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, pemantauan perkembangan harga pangan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat dinamika tersebut adalah Indeks Perkembangan Harga (IPH). “Menjaga Stabilitas Harga Pangan: Catatan Awal Tahun dari Buton Selatan.
“Secara ekonomi, perubahan harga merupakan fenomena yang wajar dalam mekanisme pasar. Ekonom klasik Irving Fisher menjelaskan bahwa perubahan harga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Ketika pasokan suatu komoditas menurun atau permintaan meningkat, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, ketika pasokan meningkat atau permintaan menurun, harga akan bergerak turun.
Di Kabupaten Buton Selatan, pemantauan IPH memberikan gambaran mengenai bagaimana dinamika tersebut terjadi pada komoditas pangan. Data IPH pada awal tahun 2026 menunjukkan adanya fluktuasi harga yang cukup wajar sebagaimana juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai rawit dan cabai merah yang dikenal memiliki tingkat volatilitas harga yang relatif tinggi.
Pada minggu pertama Januari 2026, IPH Kabupaten Buton Selatan tercatat sebesar 0,19. Pergerakan ini dipengaruhi oleh beberapa komoditas antara lain cabai rawit (0,2461), cabai merah (0,0477), serta bawang putih (0,0341). Kondisi ini menunjukkan bahwa komoditas hortikultura memiliki peran yang cukup besar dalam memengaruhi dinamika harga pangan daerah.
Pada minggu kedua Januari, IPH tercatat sebesar 0,11, dengan komoditas yang memberikan kontribusi antara lain cabai rawit (0,3483) dan bawang putih (0,0341). Sementara itu pada minggu ketiga Januari, IPH tercatat 0,03, yang masih dipengaruhi oleh pergerakan harga cabai rawit (0,3162) serta bawang putih (0,0341).
Memasuki minggu keempat Januari, IPH tercatat -0,22, yang dipengaruhi oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti cabai merah (-0,3069), tempe (-0,138), serta minyak goreng (-0,0134). Pergerakan ini mencerminkan dinamika pasar yang terus menyesuaikan antara pasokan dan permintaan.
Perkembangan selanjutnya terlihat pada Februari 2026, di mana IPH menunjukkan kecenderungan penurunan harga pada beberapa minggu. Pada minggu pertama Februari, IPH tercatat -0,64, dengan komoditas yang memengaruhi antara lain cabai rawit (-0,3159), cabai merah (-0,2847), serta minyak goreng (-0,166).
Pada minggu kedua Februari, IPH tercatat -0,54, dipengaruhi oleh cabai rawit (-0,3166), minyak goreng (-0,1707), serta cabai merah (-0,1694). Kondisi serupa juga terlihat pada minggu ketiga Februari, dengan IPH sebesar -0,49, yang dipengaruhi oleh cabai rawit (-0,3166), minyak goreng (-0,1721), serta cabai merah (-0,1123).
Pada minggu keempat Februari, tekanan penurunan harga mulai mereda dengan IPH tercatat -0,23, yang dipengaruhi oleh minyak goreng (-0,1734), cabai rawit (-0,1435), serta cabai merah (-0,0039).
Perkembangan yang cukup menarik terjadi pada minggu pertama Maret 2026, ketika IPH tercatat 0,77. Pergerakan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai rawit (0,5457), cabai merah (0,2979), serta minyak goreng (0,0169). Hal ini menunjukkan bahwa komoditas hortikultura masih menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pembentukan harga pangan di daerah.
Ekonom N. Gregory Mankiw menjelaskan bahwa fluktuasi harga komoditas pangan sering kali dipengaruhi oleh faktor produksi, distribusi, serta kondisi cuaca yang memengaruhi ketersediaan pasokan. Oleh karena itu, volatilitas harga pada komoditas hortikultura seperti cabai merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah.
Melihat dinamika tersebut, perkembangan IPH di Kabupaten Buton Selatan dapat menjadi bahan refleksi sekaligus motivasi untuk terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi daerah. Melalui penguatan produksi pertanian lokal, kelancaran distribusi pangan, serta pemantauan harga secara berkala, stabilitas harga pangan dapat terus dijaga.
Upaya pengendalian inflasi daerah yang dilakukan melalui koordinasi lintas sektor juga menjadi langkah penting dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat, Kabupaten Buton Selatan memiliki peluang besar untuk semakin meningkatkan ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di masa mendatang.
Dengan demikian, dinamika IPH yang terjadi tidak hanya menjadi catatan statistik semata, tetapi juga menjadi bahan pembelajaran dan dorongan bersama untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat.(*)
