SULTRA, BP — Upaya memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim terus didorong. Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Sulawesi Tenggara menggelar seminar dan lokakarya guna mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan daerah, Selasa, 5 November 2019 di Kendari. “Sultra Siap Hadapi Perubahan Iklim, UHO Dorong Strategi Konkret Cegah Pemanasan Global,”
Kegiatan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dan kalangan akademisi dalam merespons ancaman pemanasan global yang kian nyata dan berdampak langsung pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Rektor UHO Muhammad Zamrun Firihu menyebutkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki peluang besar untuk lebih siap menghadapi perubahan iklim melalui perencanaan yang terarah.
“Perubahan iklim sebenarnya dapat diprediksi. Dengan adanya lokakarya ini, kita berharap lahir langkah-langkah yang lebih baik dan terukur,” ujarnya.
Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO Aminuddin Mane menegaskan bahwa pemanasan global telah menjadi isu lintas sektor yang memengaruhi kehidupan manusia secara luas.
“Pemanasan global berkaitan langsung dengan perubahan iklim yang berdampak pada aktivitas manusia. Karena itu, adaptasi harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah,” kata Aminuddin.
Menurut dia, setiap proses pembangunan memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, terutama dalam peningkatan emisi gas rumah kaca yang menjadi pemicu utama pemanasan global.
“Mitigasi perubahan iklim itu bagaimana kita mengurangi, atau setidaknya tidak menambah gas rumah kaca dari aktivitas industri dan kendaraan,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui lokakarya tersebut, peserta dari berbagai SKPD diarahkan untuk menyusun langkah konkret sebagai tindak lanjut kebijakan perubahan iklim di tingkat daerah.
Langkah ini dinilai penting mengingat Indonesia telah memiliki komitmen nasional dalam pengendalian perubahan iklim, termasuk melalui kebijakan yang mulai diperkuat sejak akhir dekade 2010-an.
Secara historis, isu perubahan iklim global menguat sejak disepakatinya Paris Agreement pada 2015, yang mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menekan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius.
Di tingkat nasional, komitmen tersebut diperkuat melalui berbagai kebijakan pembangunan rendah karbon yang mulai diarusutamakan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat tren peningkatan suhu rata-rata di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, yang berdampak pada perubahan pola curah hujan, peningkatan risiko bencana, serta gangguan pada sektor pertanian dan pesisir.
Kondisi tersebut juga dirasakan di wilayah Sulawesi Tenggara, yang memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim, terutama di kawasan pesisir dan wilayah berbasis sumber daya alam.
Melalui kegiatan seminar dan lokakarya ini, UHO bersama pemerintah daerah berupaya menjembatani kebutuhan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.
Keterlibatan aktif SKPD diharapkan mampu mempercepat implementasi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam menghadapi tantangan global.(*)
