BAUBAU, BAUBAU POST.COM – Pemerintah Kota Baubau memperkuat sistem pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) menyusul meningkatnya mobilitas global yang masuk ke daerah tersebut. Sebanyak 572 WNA tercatat berada dan melakukan aktivitas di Kota Baubau berdasarkan data keimigrasian, mulai dari izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas (ITAS) satu tahun, hingga perubahan status izin tinggal. “Kantor Imigrasi Baubau Perkuat Pengawasan 572 WNA Melalui Sinergi Lintas Sektor,”
Penguatan pengawasan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Orang Asing Lintas Sektoral Tingkat Kota Baubau yang digelar di Aula DP3A Kota Baubau, Kamis (30/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Baubau, Dr. Dahrul Dahlan, S.STP., M.Si., mewakili Pemerintah Kota Baubau.
Dahrul mengatakan, posisi strategis Kota Baubau sebagai salah satu simpul perdagangan, jasa, dan pendidikan di kawasan Kepulauan Buton menjadikan daerah ini memiliki peluang ekonomi yang besar. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru dalam mengelola arus keluar masuk orang asing agar tetap sesuai aturan yang berlaku.
“Pemerintah harus memastikan setiap orang asing yang berada di Kota Baubau menghormati hukum yang berlaku, menjunjung tinggi adat dan budaya lokal, serta ikut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” ujar Dahrul.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap orang asing tidak dapat hanya dilakukan oleh satu lembaga, khususnya Kantor Imigrasi, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait. Menurutnya, pertukaran informasi dan koordinasi menjadi faktor penting untuk mencegah potensi gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum.
“Rakor ini menjadi wadah penting untuk pertukaran data, informasi, serta evaluasi berkala sesuai regulasi. Dengan sinergi yang kuat, langkah pengawasan di lapangan akan lebih efektif,” katanya.
Dahrul juga berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas pengawasan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah. Pemerintah daerah menilai keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Secara historis, pengawasan orang asing menjadi perhatian banyak negara seiring meningkatnya arus globalisasi. Indonesia sendiri telah mengatur lalu lintas dan keberadaan orang asing melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menempatkan fungsi pengawasan sebagai bagian dari perlindungan kepentingan nasional. Dalam konteks global, peningkatan mobilitas manusia setelah era pandemi Covid-19 juga mendorong banyak negara memperkuat sistem pengawasan perbatasan dan administrasi imigrasi.
baca juga:
- Kebakaran Lahan Dekat Kantor Wali Kota Baubau Kembali Terjadi, Damkar Catat 37 Kasus Selama
- Sekda Baubau Ingatkan OPD Lengkapi Data Dukung Sebelum Batas Evaluasi
Melalui rakor lintas sektoral tersebut, Pemkot Baubau berharap koordinasi antarinstansi semakin solid sehingga keberadaan orang asing dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah tanpa mengabaikan aspek keamanan, ketertiban, serta penghormatan terhadap nilai sosial budaya masyarakat setempat. (*)
baca berita lainnya:
LPPD Baubau Tahun 2025 Dievaluasi, Hasil Akhir Ditetapkan Melalui SK Mendagri
ByPrasetio Miliyardi
Jul 28, 2026
Ketua Tim Daerah Evaluasi LPPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Risno Rumpalangi, Kamis (23/7), mengatakan evaluasi tahun 2026 merupakan penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025. Setelah seluruh proses penilaian lapangan selesai, laporan akan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Tim Daerah, kemudian diunggah ke aplikasi SILPPD untuk dievaluasi kembali oleh Tim Nasional. “Seluruh hasil evaluasi daerah akan diverifikasi kembali oleh Tim Nasional sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten dan kota diwajibkan mengunggah seluruh data pendukung ke dalam aplikasi LPPD sejak Januari hingga paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Apabila melewati batas waktu tersebut, sistem akan memberikan nilai nol terhadap indikator yang belum diinput. “Kalau data tidak diunggah sampai batas waktu yang ditentukan, nilainya otomatis nol dan itu sangat memengaruhi hasil akhir penilaian pemerintah daerah,” tegas Risno.
Dalam evaluasi tersebut, Tim Daerah tidak melakukan penilaian terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan hanya OPD yang membidangi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Makro sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing anggota tim melakukan penilaian berdasarkan bidang indikator yang telah dibagi sesuai kompetensi.
Menurut Risno, substansi utama evaluasi bukan sekadar melihat angka capaian, melainkan memastikan setiap data yang disampaikan benar-benar merupakan hasil kerja nyata pemerintah daerah, dapat dipertanggungjawabkan, serta didukung dokumen administrasi yang lengkap. “Data yang disampaikan harus valid, riil, konsisten, dan memiliki bukti pendukung sehingga dapat dipertanggungjawabkan pada setiap tahapan evaluasi,” katanya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian tim adalah indikator pelayanan dasar pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebencanaan. Dalam penilaian tersebut, tim mengevaluasi dokumen perencanaan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program penanggulangan bencana. “Jangan sampai kegiatan dilaksanakan tanpa dokumen perencanaan karena akan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Risno.
Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, LPPD Kota Baubau Tahun 2024 masih berada pada kategori rendah. Karena itu, evaluasi tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan akurasi pelaporan, serta memperkuat koordinasi antar-OPD agar capaian kinerja dapat terdokumentasi secara utuh dan memenuhi indikator yang dipersyaratkan pemerintah pusat.
baca juga:
- Permintaan AS Melonjak, Tuna Pulau Buton Perkuat Ekspor Perikanan …
- PASPORIA Jadi Inovasi Baru Imigrasi Baubau, Sasar Warga yang Sibuk Bekerja, Buka Layanan Paspor di Hari Libur dan Tempat Keramaian
Secara historis, penyusunan dan evaluasi LPPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan EPPD secara nasional untuk mengukur efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah. Di tingkat internasional, praktik evaluasi kinerja pemerintahan juga sejalan dengan prinsip good governance yang dikembangkan United Nations Development Programme (UNDP) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas birokrasi, serta pengambilan kebijakan berbasis data dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.(*)
Throughout the great design of things you’ll get a B+ with regard to effort and hard work. Exactly where you confused me personally was first on all the particulars. As they say, details make or break the argument.. And that couldn’t be more true at this point. Having said that, let me say to you what exactly did give good results. The article (parts of it) is actually extremely persuasive and this is possibly why I am taking an effort to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Secondly, although I can easily notice the leaps in reason you make, I am definitely not certain of just how you seem to connect your ideas which in turn make the conclusion. For the moment I will yield to your position however wish in the foreseeable future you actually link your dots much better.
Finally found a safe and direct link to get the app. Installation was a breeze and it works perfectly on my phone. Get it via gperyaappdownload.