BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Baubau menyiapkan 38 personel, tujuh unit bus, penerangan jalan umum, serta rekayasa lalu lintas untuk memastikan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung aman dan tertib. Sejumlah ruas jalan yang diperkirakan mengalami peningkatan arus kendaraan telah dipetakan, termasuk kawasan Pantai Kamali dan jalur menuju Rumah Jabatan Wali Kota. “Jelang HUT RI ke-81, Dishub Baubau Matangkan Rekayasa Arus Lalu Lintas,”
Kepala Dishub Kota Baubau, La Ode Muhammad Takdir, M.Si., mengatakan kesiapan tersebut merupakan bagian dari dukungan Dishub dalam kepanitiaan HUT ke-81 RI. Selain tergabung dalam Seksi Keamanan, Dishub juga mendapat peran dalam penyediaan transportasi, penerangan, serta dukungan teknis selama berbagai agenda peringatan berlangsung.
Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, 38 personel Dishub akan bekerja bersama Satpol PP dan Satuan Lalu Lintas Polres Baubau. Rekayasa arus diterapkan pada sejumlah agenda, termasuk Gerak Jalan Indah, upacara di Lapangan Betoambari atau Lembah Hijau, serta malam ramah tamah di Pantai Kamali. Beberapa ruas jalan akan ditutup sementara ketika upacara berlangsung dan kendaraan dialihkan ke jalur alternatif.
Selain pengaturan lalu lintas, Dishub menyediakan tujuh unit bus untuk menunjang mobilisasi peserta kegiatan. Armada tersebut disiapkan bagi kebutuhan transportasi drum band, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), maupun panitia apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Dukungan teknis juga dilakukan menjelang pelaksanaan upacara. Dishub mengerahkan kendaraan sky lift untuk membantu pengecatan tiang bendera di Lapangan Betoambari karena pekerjaan tersebut tidak memungkinkan dilakukan secara manual. Untuk kegiatan malam, armada Penerangan Jalan Umum (PJU) disiapkan guna mendukung renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP).
“Insya Allah dalam satu hingga dua hari ke depan seluruh titik penerangan sudah siap sehingga pelaksanaan renungan suci dapat berlangsung dengan baik,” ujar Muhammad Takdir, Kamis (6/8).
Untuk agenda malam ramah tamah di Pantai Kamali, Dishub telah berkoordinasi dengan PLN terkait kebutuhan penerangan listrik. Di kawasan tersebut, pengaturan lalu lintas akan dilakukan bersama Satlantas Polres Baubau dan Satpol PP untuk menjaga kelancaran kendaraan selama kegiatan berlangsung.
Peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus merupakan tradisi nasional yang telah berlangsung sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Secara historis, momentum itu menandai berakhirnya perjuangan menuju kemerdekaan dan menjadi agenda tahunan untuk memperkuat ingatan kolektif kebangsaan. Di tingkat internasional, peringatan hari kemerdekaan juga menjadi tradisi banyak negara untuk mengenang proses pembentukan negara dan perjalanan kedaulatannya.
baca juga:
- Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Lepas Pramuka ke Cibubur Mengikuti Jamnas XII, Titip Pesan
- Rayakan 35 Tahun, McDonald’s Indonesia Ekspansi ke Baubau, Buka Peluang Kerja Baru, Perkuat Investasi dan Serap Tenaga Kerja Lokal
Muhammad Takdir mengimbau masyarakat mengikuti rambu, arahan petugas, serta jalur alternatif yang telah disiapkan. “Kami memohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat pengalihan arus yang berdampak pada mobilitas masyarakat. Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk mengikuti jalur yang telah ditetapkan, mematuhi arahan petugas, tidak melawan arus, serta memanfaatkan jalur alternatif demi keselamatan dan kelancaran bersama,” katanya.(*)
baca berita lainnya:
JAKARTA, BAUBAUPOST.COM —BPJS Kesehatan meluncurkan Program NADI JKN (Menabung Demi Iuran JKN) sebagai inovasi untuk membantu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), mempersiapkan pembayaran iuran secara bertahap melalui mekanisme menabung. Program yang diperkenalkan di Jakarta, Selasa (4/8/2026), tersebut diharapkan mampu menjaga keaktifan kepesertaan sekaligus memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. “NADI JKN Resmi Diluncurkan, BPJS Permudah Peserta Bayar Iuran Bertahap,”
Pelaksanaan Program NADI JKN dilakukan melalui dua skema, yakni digital-kolektif dan konvensional-perorangan. Pada skema digital, peserta menabung secara berkala melalui platform mitra, kemudian dana yang terkumpul digunakan untuk membayar iuran melalui virtual account yang terhubung dengan sistem BPJS Kesehatan. Untuk tahap awal, BPJS Kesehatan menggandeng PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan sasaran utama para pengemudi ojek daring. Adapun skema konvensional memungkinkan peserta menabung melalui koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun lembaga masyarakat yang menjadi mitra program.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan inovasi tersebut lahir sebagai jawaban atas kebutuhan peserta yang memiliki kemauan membayar iuran, tetapi menghadapi kendala karena penghasilan yang tidak menentu. Menurutnya, mekanisme menabung memberikan ruang bagi peserta untuk mempersiapkan pembayaran secara lebih terencana sehingga kepesertaan tetap aktif.
“Harapannya, semakin banyak peserta yang dapat menjaga status kepesertaan tetap aktif sehingga memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan,” ujar Prihati Pujowaskito.
Ia menjelaskan, hingga 30 Juni 2026 cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,60 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, tingkat keaktifan peserta baru berada pada angka 80,25 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat peserta yang belum aktif akibat keterlambatan maupun ketidakmampuan membayar iuran tepat waktu. Karena itu, NADI JKN menjadi bagian dari strategi retensi dan reaktivasi peserta yang selama ini terus dikembangkan BPJS Kesehatan.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Ahmad Riza Patria. Ia menilai keterlibatan BUMDes, koperasi desa, dan lembaga masyarakat akan memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah pedesaan.
“Saya berharap BUMDes, koperasi desa, maupun lembaga masyarakat lainnya dapat menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam menjalankan Program NADI JKN,” kata Ahmad Riza Patria.
Saat ini uji coba skema konvensional dilaksanakan di lima kantor cabang BPJS Kesehatan, yakni Jakarta Selatan, Pangkalpinang, Boyolali, Banyuwangi, dan Parepare. Mitra daerah yang telah bergabung antara lain BUMDes Mandiri Utama Kemuja di Pangkalpinang, BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Tumang di Boyolali, PT Pos Indonesia di Banyuwangi, serta Koperasi Desa Merah Putih Mattiro Ade di Parepare. Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menjadi mitra pertama pada skema digital.
Chief of Public Affairs PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Dyan Shinto Eko Nugroho, mengungkapkan hingga kini terdapat 3.147 mitra Gojek di luar desil 1–5 yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan bersama anggota keluarganya. Menurut dia, skema tersebut memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi pekerja sektor informal yang memiliki mobilitas tinggi.
“Melalui skema ini, mereka memperoleh perlindungan dari risiko biaya kesehatan yang tidak terduga,” ujar Dyan Shinto Eko Nugroho.
Program NADI JKN juga mendapat dukungan dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Ia mengajak generasi muda, pekerja informal, dan pelaku UMKM mulai menyisihkan sebagian pendapatan untuk menjaga perlindungan kesehatan keluarga.
“Dengan cara ini, masyarakat dapat mempertahankan kepesertaan JKN secara aktif tanpa terbebani pembayaran sekaligus,” kata Raffi Ahmad.
baca juga:
- Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Lepas Pramuka ke Cibubur Mengikuti Jamnas XII, Titip Pesan …
- BPJS Kesehatan Gandeng GoTo dan BUMDes Jalankan Program NADI JKN
Secara historis, Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dalam lebih dari satu dekade pelaksanaannya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan jaminan kesehatan terbesar di dunia. Secara internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs) terus mendorong setiap negara memperluas Universal Health Coverage (UHC), yakni akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa menimbulkan beban keuangan bagi masyarakat. Kehadiran Program NADI JKN dinilai menjadi salah satu inovasi untuk memperkuat keberlanjutan sistem JKN sekaligus mendukung pencapaian target UHC di Indonesia.(*)
