BAUBAU, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah Kota Baubau memperkuat lini lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan meningkatkan kapasitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Kelurahan (IMP). Langkah tersebut diarahkan untuk membangun keluarga berkualitas sekaligus menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing. “Kader IMP Baubau Didorong Jadi Penggerak Utama Keluarga Berkualitas 2026,”
Penguatan itu dilakukan melalui kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana Lini Lapangan Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Camat Wolio, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut dibuka Kepala DP3AKB Kota Baubau Abdul Rahman, S.Pd., M.Si., dan diikuti unsur Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta kader IMP.
Abdul Rahman mengatakan, posisi kader di tingkat kelurahan menjadi strategis karena mereka merupakan mitra pemerintah yang berhadapan langsung dengan persoalan keluarga. Kader PPKBD, Sub-PPKBD, dan petugas lini lapangan diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan Bangga Kencana ke dalam pendampingan yang konkret bagi masyarakat.
“Jika kader IMP kuat, maka lini lapangan akan semakin kuat. Pelayanan kepada masyarakat akan jauh lebih berkualitas, sehingga Kota Baubau dapat melahirkan generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan berakhlak mulia,” ujar Abdul Rahman.
Menurut dia, Bangga Kencana tidak lagi ditempatkan semata sebagai program pelayanan kontrasepsi. Pendekatannya kini mencakup siklus kehidupan keluarga, mulai dari edukasi dan pendampingan kesehatan reproduksi pada masa pranikah dan kehamilan, pengasuhan anak serta pembinaan remaja, hingga pemberdayaan lansia agar tetap tangguh dan produktif.
Pendekatan tersebut menjadi semakin penting di tengah persoalan sosial yang dihadapi keluarga, antara lain perkembangan teknologi digital, pernikahan usia anak, stunting, dan tantangan pola pengasuhan. Karena itu, kader IMP dituntut memiliki kemampuan beradaptasi, berkoordinasi, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di tingkat masyarakat.
Secara historis, pembangunan keluarga dan kependudukan telah menjadi bagian penting kebijakan pembangunan Indonesia sejak Program Keluarga Berencana dikembangkan secara nasional pada era 1970-an. Di tingkat global, agenda pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi juga mendapat perhatian melalui International Conference on Population and Development di Kairo pada 1994 yang menggeser pendekatan kependudukan menuju pembangunan manusia, kesehatan reproduksi, dan pemenuhan hak individu.
Abdul Rahman berharap pembinaan 2026 tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi menjadi ruang untuk bertukar pengalaman, memperkuat koordinasi, dan menyamakan langkah antarkader sehingga pelayanan di lapangan semakin profesional dan inovatif. “Mari kita jadikan setiap kunjungan ke rumah warga bukan sekadar menjalankan program, tetapi menghadirkan harapan. Jadikan setiap penyuluhan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menyalakan semangat perubahan,” katanya.
baca juga:
- Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Lepas Pramuka ke Cibubur Mengikuti Jamnas XII, Titip Pesan …
- Baubau Percepat Transformasi Digital, 300 ASN Ikuti Pelatihan AI
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, narasumber, PKB, dan seluruh kader IMP yang selama ini terlibat dalam pelayanan masyarakat. Penguatan kapasitas mereka diharapkan memperkokoh pelaksanaan Bangga Kencana dari tingkat pemerintah hingga keluarga sebagai basis pembangunan manusia di Kota Baubau.(*)
baca berita lainnya:
JAKARTA, BAUBAUPOST.COM —BPJS Kesehatan meluncurkan Program NADI JKN (Menabung Demi Iuran JKN) sebagai inovasi untuk membantu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), mempersiapkan pembayaran iuran secara bertahap melalui mekanisme menabung. Program yang diperkenalkan di Jakarta, Selasa (4/8/2026), tersebut diharapkan mampu menjaga keaktifan kepesertaan sekaligus memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. “NADI JKN Resmi Diluncurkan, BPJS Permudah Peserta Bayar Iuran Bertahap,”
Pelaksanaan Program NADI JKN dilakukan melalui dua skema, yakni digital-kolektif dan konvensional-perorangan. Pada skema digital, peserta menabung secara berkala melalui platform mitra, kemudian dana yang terkumpul digunakan untuk membayar iuran melalui virtual account yang terhubung dengan sistem BPJS Kesehatan. Untuk tahap awal, BPJS Kesehatan menggandeng PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dengan sasaran utama para pengemudi ojek daring. Adapun skema konvensional memungkinkan peserta menabung melalui koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun lembaga masyarakat yang menjadi mitra program.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan inovasi tersebut lahir sebagai jawaban atas kebutuhan peserta yang memiliki kemauan membayar iuran, tetapi menghadapi kendala karena penghasilan yang tidak menentu. Menurutnya, mekanisme menabung memberikan ruang bagi peserta untuk mempersiapkan pembayaran secara lebih terencana sehingga kepesertaan tetap aktif.
“Harapannya, semakin banyak peserta yang dapat menjaga status kepesertaan tetap aktif sehingga memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan,” ujar Prihati Pujowaskito.
Ia menjelaskan, hingga 30 Juni 2026 cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,60 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, tingkat keaktifan peserta baru berada pada angka 80,25 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat peserta yang belum aktif akibat keterlambatan maupun ketidakmampuan membayar iuran tepat waktu. Karena itu, NADI JKN menjadi bagian dari strategi retensi dan reaktivasi peserta yang selama ini terus dikembangkan BPJS Kesehatan.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Ahmad Riza Patria. Ia menilai keterlibatan BUMDes, koperasi desa, dan lembaga masyarakat akan memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah pedesaan.
“Saya berharap BUMDes, koperasi desa, maupun lembaga masyarakat lainnya dapat menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam menjalankan Program NADI JKN,” kata Ahmad Riza Patria.
Saat ini uji coba skema konvensional dilaksanakan di lima kantor cabang BPJS Kesehatan, yakni Jakarta Selatan, Pangkalpinang, Boyolali, Banyuwangi, dan Parepare. Mitra daerah yang telah bergabung antara lain BUMDes Mandiri Utama Kemuja di Pangkalpinang, BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Tumang di Boyolali, PT Pos Indonesia di Banyuwangi, serta Koperasi Desa Merah Putih Mattiro Ade di Parepare. Sementara itu, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menjadi mitra pertama pada skema digital.
Chief of Public Affairs PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Dyan Shinto Eko Nugroho, mengungkapkan hingga kini terdapat 3.147 mitra Gojek di luar desil 1–5 yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan bersama anggota keluarganya. Menurut dia, skema tersebut memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi pekerja sektor informal yang memiliki mobilitas tinggi.
“Melalui skema ini, mereka memperoleh perlindungan dari risiko biaya kesehatan yang tidak terduga,” ujar Dyan Shinto Eko Nugroho.
Program NADI JKN juga mendapat dukungan dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Ia mengajak generasi muda, pekerja informal, dan pelaku UMKM mulai menyisihkan sebagian pendapatan untuk menjaga perlindungan kesehatan keluarga.
“Dengan cara ini, masyarakat dapat mempertahankan kepesertaan JKN secara aktif tanpa terbebani pembayaran sekaligus,” kata Raffi Ahmad.
baca juga:
- Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Lepas Pramuka ke Cibubur Mengikuti Jamnas XII, Titip Pesan …
- BPJS Kesehatan Gandeng GoTo dan BUMDes Jalankan Program NADI JKN
Secara historis, Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dalam lebih dari satu dekade pelaksanaannya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan jaminan kesehatan terbesar di dunia. Secara internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs) terus mendorong setiap negara memperluas Universal Health Coverage (UHC), yakni akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa menimbulkan beban keuangan bagi masyarakat. Kehadiran Program NADI JKN dinilai menjadi salah satu inovasi untuk memperkuat keberlanjutan sistem JKN sekaligus mendukung pencapaian target UHC di Indonesia.(*)
