Peliput: Amirul
BATAUGA,BP – Puluhan massa yang tergabung dalam Mahasiswa Lintas Gerakan (Malige) Buton Raya, melakukan unjukrasa didepan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan. Massa mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan Busel terkait pemotongan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) oleh sejumlah oknum kepala sekolah yang tak kunjung mendapat penyelesaian.
Korlap Malige Marsin Moko menilai, Dinas pendidikan Busel dibawah kepemimpinan Safilin tidak profesional mengatasi masalah ini, dan terkesan terjadi pembiaran atas perbuatan sejumlah \\kepala sekolah hingga melalukan pemotongan BSM.
“Kinerja Dinas Pendidikan Busel kami nilai tidak profesional menjalankan tugas dan fungsinya dalam persoalan pemotongan BSM oleh sejumlah kepala sekolah,” ucap Marsin saat berorasi didepan Kantor Dinas Pendidikan Busel, Senin (8/5).
Kata Marsin, mestinya Dinas PK Busel bertindak tegas, karena pemotongan BSM itu telah menyalahi aturan yang berlaku dan sanksinya adalah pidana. Dijelaskan, temuan yang diterima dilapangan, pemotongan BSM tersebut dipatok oleh sejumlah kepala SD mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 100.000 bagi setiap siswa yang mendapat BSM.
“Pematokan itu jelas ada paksaan dari oknum kepala sekolah, adapun tidak ada paksaan itu tetap tidak dibenarkan didalam aturan, jelas didalam saber pungli. Karena mengurus bantuan tersebut sesungguhnya adalah tugas kepala sekolah,” tegasnya.
Dilanjutkan, kondisi pemotongan dana BSM tersebut, disinyalir terjadi pembiaran hingga berlarut-larut penyelesaiannya, hal itu membuat persepsi dimasyarakat bahwa Dinas Pendidikan dan sejumlah kepala sekolah SD telah menjalin persekongkolan atas pemotongan BSM tersebut.
“Kami menduga ada niat tidak benar antara dinas dan oknum kepala sekolah ini, karena terjadi pembiaran dalam kasus pemotongan BSM ini, dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian untuk mengembalikan kembali dana tersebut kepada yang berhak tanpa pemotongan sedikit pun,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Busel Safilin menepis tunduhan tersebut, dikatakanannya tidak berdasar jika pihaknya menjalin persekongkolan pemotongan tersebut dengan sejumlah kepala SD. Pasalnya berdasarkan hasil rapat antar dinas dan kepala SD beberapa waktu, yang terjadi dilapangan bukan pemotongan tetapi keikhlasan orang tua siswa memberi kepada sekolah sebagai ucapan terima kasih telah mengurus bantuan BSM tersebut hingga selesai.
“Jadi penyataan kepala sekolah berdasarkan hasil rapat kemarin, mereka tidak memotong, tetapi keikhlasan orang tua siswa. Jika ada permintaan masyarakat atau lembaga meminta untuk mengembalikan dana yang diberikan secara ikhlas dari orang tua siswa tersebut, para kepala sekolah mengatakan siap dipecat kalau hanya persoalan ini,” ucap Safilin.
Safilin menjelaskan, pencairan BSM tersebut melalui Bank yang ditunjuk sebagai penyalur dalam proses mestinya dilakukan langsung oleh orang tua siswa dengan membawa serta anaknya ke bank, namun pengurusan dianggap berat oleh sejumlah orang tua siswa dan jika dihitung-hitung ongkos pengurusannya lebih besar pengeluaran. Kata Safilin, maka orang tua siswa bersepakat untuk memberi kuasa kepada kepala sekolah guna mengurus pencairan tersebut secara kolektif.
“Otomatis setelah cair bantuan BSM, orang tua siswa merasa terbantu dan memberi secara ikhlas sebagian kecil dari bantuan BSM itu kepada kepala sekolah, nah ini yang terjadi,” ungkapnya.
Ditambahkan, berdasarkan informasi dari kepala SD, bahwa para orang tua siswa tidak merasa keberatan, malah ikut terbantu dengan pengurusan yang dikuasakan oleh kepala sekolah. Bahkan pemberian secara ikhlas itu tidak seberapa dibanding orang tua siswa mengurus sendiri.
Dan menanggapi persoalan dugaan pemotongan BSM oleh sejumlah oknum kepala sekolah, Ketua DPRD Busel La Usman Amsa mengatakan bakal melayangkan surat pemanggilan kepada dinas terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut dalam agenda rapat kerja, sehingga pokok permasalahannya bisa diketahui dengan jelas.
“Bukan hanya Safilin yang dipanggil selaku kepala Dinas Pendidikan, tetapi mantan kepala Dinas Pendidikan (Maderuddin) akan dipanggil dalam agenda rapat kerja, sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut,” ucap La Usman.
Persoalan dugaan pemotongan BSM ini kata dia, pihak DPRD belum mengetahui pasti duduk perkaranya, sehingga dalam agenda rapat kerja nanti pihak terkait yang dipanggil harus menjelaskan secara detail, dan selanjutnya pihak DPRD akan mengambil sikap.(*)