BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kota Baubau mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dengan mendorong percepatan serapan anggaran pada triwulan kedua tahun 2026. Salah satu proyek prioritas yang segera dijalankan adalah pembangunan jalan di kawasan Rau dan Pos Tiga yang kini telah memasuki tahap pelelangan. “Walikota Baubau H Yusran Fahim Percepat Serapan Anggaran, Tak Ada Alasan Jalan Rau–Pos Tiga Segera Dilelang,”
Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, menegaskan bahwa percepatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar.
“Serapan anggaran kita masih rendah. Saya minta seluruh kepala dinas berhenti mencari alasan dan segera melakukan aksi nyata,” ujar Yusran dalam apel ASN di halaman Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Senin (13/04/2026).
Dorongan percepatan pembangunan tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang sejak beberapa tahun terakhir menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah. Secara nasional, isu rendahnya serapan anggaran kerap menjadi sorotan karena berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam konteks historis, percepatan pembangunan infrastruktur telah menjadi agenda utama Indonesia sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang menitikberatkan konektivitas wilayah untuk mendorong pemerataan ekonomi. Bahkan secara global, Bank Dunia mencatat bahwa investasi infrastruktur menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing daerah dan menekan kesenjangan.
Di tingkat lokal, Pemkot Baubau memastikan proyek pembangunan jalan di Rau dan Pos Tiga tidak mengalami penundaan. Proses administrasi yang tengah berjalan disebut sebagai tahapan krusial sebelum pelaksanaan fisik dimulai.
“Pembangunan jalan di Pos Tiga dalam waktu dekat akan terlaksana. Saat ini sedang dalam proses pelelangan,” kata Yusran.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak pernah mengabaikan kebutuhan masyarakat, namun setiap proyek wajib mengikuti prosedur administrasi yang berlaku guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Selain fokus pada infrastruktur, Pemkot Baubau juga menaruh perhatian pada penataan ruang kota yang dinilai mulai tidak tertib akibat maraknya bangunan liar.
Wali Kota meminta seluruh OPD, camat, hingga lurah untuk meningkatkan pengawasan dan bertindak tegas terhadap pelanggaran tata ruang.
“Kami ingin menjalankan aturan secara maksimal, tetapi dibutuhkan dukungan informasi dari masyarakat di tingkat bawah,” ujarnya.
Menurut dia, peran RT dan RW sangat penting dalam memberikan laporan dini terkait pelanggaran di lingkungan masing-masing agar penertiban dapat dilakukan secara efektif.
Di sisi lain, pemerintah kota juga mengambil langkah adaptif menghadapi dinamika ekonomi nasional dengan menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi ASN dalam periode tertentu.
Kebijakan ini, menurut Yusran, merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran di tengah potensi tekanan ekonomi, termasuk kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal.
“Ini adalah upaya kita bersama untuk mengantisipasi kondisi keuangan negara yang belum stabil,” katanya.
baca juga:
- IDI Baubau Periode 2025-2028 Dilantik, Pemkot Dorong RSUD Naik Kelas dan Modern
- Kader PPP Baubau Kembali Pilih H Yusran Fahim, Fokus Tambah Kursi DPRD, Siap Menang 2029
Ia menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. Seluruh ASN tetap diwajibkan menjaga kinerja dan melaporkan aktivitasnya kepada instansi pengawas.
“Meski bekerja dari rumah, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan maksimal,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Baubau berharap percepatan pembangunan dan efisiensi anggaran dapat berjalan beriringan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
baca berita lainnya:
Imigrasi Baubau Gagalkan Dugaan Penyelundupan Lima WN Vietnam ke Australia
ByPrasetio Miliyardi
Apr 14, 2026
BAUBAU, BAUBAUPOST.COM- Upaya dugaan penyelundupan manusia melalui jalur ilegal kembali terungkap. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau mengamankan lima warga negara asing (WNA) asal Vietnam yang diduga hendak melanjutkan perjalanan ke Australia secara ilegal dengan memanfaatkan Indonesia sebagai negara transit. “Imigrasi Baubau Gagalkan Dugaan Penyelundupan Lima WN Vietnam ke Australia,”
Kelima WNA tersebut saat ini tengah menunggu proses deportasi ke negara asalnya. Pemulangan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (15/4/2026) melalui Bandara Betoambari Baubau menuju Bandara Ngurah Rai Bali sebelum diterbangkan ke Vietnam.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau Muhammad Bakri mengatakan tindakan deportasi diambil karena para WNA tersebut terbukti menyalahgunakan izin tinggal kunjungan serta tidak dapat menjelaskan tujuan keberadaan mereka di Indonesia secara sah.
“Kami mengenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Muhammad Bakri dalam konferensi pers, Selasa (14/4/2026).
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai keberadaan sejumlah orang asing dengan perilaku mencurigakan di sebuah hotel di kawasan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melakukan pengawasan dan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan kelima WNA itu pada Senin, 6 April 2026, saat berada di Hotel Calista.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui kelima WNA tersebut terdiri atas empat laki-laki dan satu perempuan yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 31 Maret 2026 menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan.
Dalam pemeriksaan lebih lanjut, salah seorang WNA berinisial NNL mengaku perjalanan mereka difasilitasi oleh seorang pria asal Indonesia yang menjanjikan keberangkatan menuju Australia melalui jalur ilegal.
“Kami datang ke Indonesia untuk melanjutkan perjalanan ke Australia, dan semua sudah diatur oleh seseorang,” ujar NNL kepada petugas, sebagaimana disampaikan pihak imigrasi.
Petugas menduga kuat keberadaan mereka merupakan bagian dari skema terorganisir yang berkaitan dengan jaringan penyelundupan manusia lintas negara.
Indikasi tersebut diperkuat oleh temuan di lapangan, di antaranya para WNA tidak memiliki aktivitas jelas, tidak memiliki penjamin, serta tidak mampu menunjukkan rencana perjalanan yang sah selama berada di Indonesia.
“Kondisi ini menunjukkan adanya pola pengaturan yang tidak wajar, termasuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh pihak lain,” kata Muhammad Bakri.
Selain itu, pola hunian mereka juga dinilai mencurigakan, di mana empat laki-laki menempati satu kamar berbiaya murah secara bersama-sama, sementara satu perempuan berada di kamar terpisah.
Fenomena ini, menurut pihak imigrasi, sejalan dengan modus yang kerap digunakan dalam praktik penyelundupan manusia, yakni mengumpulkan calon migran ilegal di titik transit sebelum diberangkatkan secara bertahap.
Secara historis, Indonesia memang kerap menjadi negara transit dalam arus migrasi ilegal menuju Australia, terutama sejak meningkatnya kebijakan pengetatan visa oleh Pemerintah Australia pada awal 2000-an.
Data internasional menunjukkan bahwa rute Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah lama dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan manusia untuk mengirim migran dari negara seperti Vietnam, Afghanistan, dan Myanmar menuju Australia melalui jalur laut.
Di tingkat nasional, aparat penegak hukum Indonesia bersama lembaga internasional seperti International Organization for Migration (IOM) telah berulang kali mengungkap kasus serupa, khususnya di wilayah perbatasan dan kota-kota pesisir.
Muhammad Bakri menilai, sulitnya memperoleh visa resmi ke Australia menjadi salah satu faktor pendorong para WNA memilih jalur ilegal meskipun berisiko tinggi.
baca juga:
- Tagana Edukasi Mitigasi Bencana ke Siswa di Baubau Lewat Program TMS
- Datang dari Singapura, Bos Kriminal Global Asal Inggris Masuk Red Notice Ditangkap di Bandara Ngurah Rai Oleh Imigrasi Bali
“Kami mengimbau agar warga negara asing mematuhi aturan keimigrasian dan tidak tergiur tawaran jalur ilegal yang melanggar hukum,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran masyarakat dan pihak pengelola penginapan yang telah memberikan informasi awal kepada petugas sehingga kasus ini dapat diungkap.
“Sinergi antara masyarakat dan aparat menjadi kunci dalam pengawasan orang asing di daerah,” kata Bakri.
Pihak Imigrasi Baubau menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing guna mencegah praktik penyelundupan manusia yang merugikan negara serta membahayakan keselamatan individu yang terlibat.(*)
https://shorturl.fm/lteAV