Peliput: Anton
LABUNGKARI, BP – Untuk menghadapi pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Buton Tengah menggelar sosialisasi tata administrasi pengelolaan keuangan kepada para kepala sekolah dan bendahara dari semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
Materi sosialisasi dibawakan oleh Nafiu SPd MMPd selaku manager Dana BOS Disdikbud Buton Tengah, yang berlangsung pada Kamis (30/03) di Gedung SMPN 1 Gu.
Kepada Baubau Post, Kepala Disdikbud Buteng DR Anzar Zamilu MPd menjelaskan, agenda dalam rapat adalah penyamaan presepsi tata kelola administrasi dalam pelaporan keuangan tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dimaksudkan untuk meminimalisir kekeliruan administrasi keuangan pada setiap sekolah.
“Agenda rapat ini kan untuk menyamakan presepsi tentang pelaporan Dana BOS di sekolah, kalaupun misalnya ada kekeliruan maka melalui momen ini kita ketemu langsung, bisa saling membantu untuk diselesaikan bersama, pada akhirnya bisa kita rampungkan itu administrasi pelaporan,” jelasnya.
Anzar juga menyebutkan bahwa saat ini pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK smentara berlangsung di Buteng, sehingga giat sosialisasi ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Disdikbud demi kelancaran dan kemudahan pelaporan atau pertanggung jawaban anggaran Dana BOS.
“Pemeriksaan BPK sudah sementara berjalan, ini kan sudah fase-fase tahapan, jadi ini salah satu inisiatif untuk memperlancar dan mempermudah pelaporan itu,” ucapnya.
Mengenai batas atau tenggang waktu tahapan pemeriksaan oleh BPK, Anzar menuturkan bahwa kemungkinan selesai pada pertengahan April mendatang.
“Kalau mengenai tenggang waktunya itu kemungkinan pertengahan April ini sudah akan selesai semua tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, pada akhirnya kan lebih ditekankan pada pembenahan administrasi,” tuturnya.
Mengakhiri wawancara, Anzar berpesan kepada para kepala sekolah se Buton Tengah agar tata kelola penyusunan laporan keuangan harus dibuat sebaik mungkin, mulai dari segi penggunaan, pengelolaan manajemen, hingga administrasinya. Kiat-kiat ini diharapkan dapat memaksimalkan kualitas sebuah laporan, serta untuk menghindari penyelewengan anggaran.
“Dari hak yang kita terima itu menjadi kewajiban kita untuk dikelola secara baik, apalagi yang berhubungan dengan penggunaan uang negara. Itulah yang saya minta kepada teman-teman baik mengenai penggunaannya, pengelolaan manajemennya maupun administrasinya, karena bukan dilihat dari besar kecilnya, walau nilainya kecil tapi kalau masuk dalam penyelewengan maka itu yang jadi problem, makanya saya minta kepada teman-teman semua, agar yang namanya penyelewengan itu tidak ada,” tutupnya. (*)