Peliput: Amirul
BATAUGA,BP – Semenjak program bantuan penanganan kemiskinan dari Kementerian Dinas Sosial turun ke Kabupaten Buton Selatan, angka kemiskinan di Busel kini menurun.
Penanganan tersebut tidak lepas dari tugas-tugas Dinas Sosial Busel dalam menyalurkan program-program bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Busel Marjani Wali mengatakan, dari jumlah 13.200 lebih kepala keluarga yang tergolong miskin ditahun 2016, kini turun menjadi 12.000 lebih. Faktor penurunan angka kemiskinan tersebut tidak lepas dari program-program bantuan dari Kementerian Sosial yang telah terealisasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 di Buton Selatan.
“Di Kabupaten Buton Selatan program KementerianSosial untuk tahun 2016 sudah berjalan, dan ditahun 2017 juga ada beberapa program yang kita dapat. Tercatat angka kemiskinan di Buton Selatan turun kurang lebih 1000 KK,” ucap Marjani Wali, saat ditemui belum lama ini.
Dijelaskannya, di Kementerian Sosial untuk penanganan penuntasan kemiskinan ditangani oleh Dirjen yang terdiri dari beberapa direktorat di antaranya direktorat penanganan fakir miskin perkotaan, direktorat penanganan fakir miskin pedesaan, dan direktorat penanganan fakir miskin perbatasan termasuk daerah pesisir, daerah tertinggal dan daerah terluar.
Kata Marjani, khusus program bantuan dari direktorat penanganan fakir miskin perbatasan termasuk daerah peaiair daerah tertinggal dan daerab terluar, Buton Selatan di tahun 2017 mendapat alokasi bantuan untuk 500 KK di lima desa Kecamatan Sampolawa dan beberapa desa di Kecamatan Lapandewa.
“Bantuannya berupa uang tunai, dari Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per KK, serta bantuan perbaikan rumah tidak layak,” tuturnya.
Kemudian, ada juga bantuan program dari direktorat penanganan fakir miskin pedesaan, dimana di Busel pada tahun ini terdapat 11 desa yang mendapat alokasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBe) yang terdiri dari 34 kelompok PKH dan 25 kelompok fakir miskin yang sifatnya umum.
Selanjutnya bantuan dari direktorat penanganan kemiskinan perkotaan, di Busel ada 10 kelurahan yang masuk di tahun 2016 dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Namun ditahun 2017 program itu dialihkan penanganannya dibawah taktis Kementerian Perumahan Rakyat.
Dilanjutkan, program bantuan dari Kemensos melalui direktorat penanganan kemiskinan perkotaan ditahun 2017, pihaknya masih menunggu program bantuan yang telah diajukan.
Terkait proses validasi data masyarakat yang dikategori miskin di Busel, pihaknya melakukan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang tertuang pada pasal 8 dan pasal 9.
“Jadi setiap Oktober dan April kita melakukan validasi data, mana KK yang sudah dianggap layak dan mampu berkembang itu dengan bantuan itu yang dihilangkan, kemudian mengecek mana yang telah meninggal kita hilangkan, mana yang perlu ditambah kita tambahkan,” ujarnya.
Dari data-data lapangan itu kata Marjani, akan diserahkan ke Bupati untuk ditanda tangani yang kemudian dikirim ke Kementerian Sosial dan dicocokkan dengan data BPS. Kemudian disetiap program bantuan itu, ada pihak pendamping yang akan terus memonitor tingkat keberhasilannya.
Ditambahkan, pihaknya akan berbuat sebaik mungkin didalam melaksanakan tugas penanganan kemiskinan di Buton Selatan. Dia berharap, bantuan-bantuan dari program pusat tersebut tidak putus ditengah jalan dan bisa berkelanjutan hingga meminimalisir angka kemiskinan.
“Saya berharap ini tidak putus ditengah jalan, program-program ini harus terus berkelanjutan sehingga penanganan fakir miskin di Buton Selatan bisa teratasi dengan baik, namun semua itu tidak lepas dari harmoniasi kinerja lintas sektor dan seluruh elemen masyarakat. Karena menilai kesejahteraan daerah itu bukan hanya pembangunan fisik, tetapi bagaimana pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” pungkasnya.(*)