WANGI-WANGI, BP- Ada yang aneh dalam pelantikan sebanyak 287 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lulus seleksi pada tahun 2018 lalu di Kabupaten Wakatobi. Meski telah resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) usai dikukuhkan pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, namun sebanyak 237 orang di antaranya belum menjalani tes urine (tes Narkoba).
Diketahui, pengambilan sumpah janji dan penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan dilakukan langsung Bupati Wakatobi, H Arhawi SE MM, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Tes urine harus dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh SK 100 persen.
Belum dilaksanakannya tes urine tersebut karena keterbatasan jumlah stik urine di RSUD Wakatobi. Saat awal dilakukan tes urine, RSUD Wakatobi hanya memiliki 50 stik urine, sehingga pihaknya segera mengupayakan penambahan stik urine secepatnya.
Direktur RSUD Wakatobi Dr Mubardin Malibu saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, membenarkan adanya kekosongan pada hari awal tes urine untuk PNS tersebut. Pihaknya tidak pernah memesan banyak stok, karena stik urine tersebut memiliki masa kedaluwarsa yang singkat.
“Memang untuk pemeriksaan narkoba itu kami tidak pernah usulkan banyak karena cepat ekspayer dan yang membutuhkan pemeriksaan itu jarang. Tapi saya sudah koordinasi dengan PPKnya agar cepat diadakan dan dia sudah koordinasi dengan pihak penyedia, katanya di Kendari habis, makanya kami minta tolong dicarikan di Makassar dan Jakarta,” akunya.
Selain itu, Mubardin juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKSDM) Wakatobi terkait kekosongan stik tersebut.
“Terakhir saya koordinasi kemarin kehabisan ini, namun mereka belum memberikan koordinasi dengan kami bahwa ini akan diundur masa berakhirnya. Karena kalau adanya unduran waktu itu gaweannya BKD, dan waktu pertama kami mendengar akan ada tes ini persediaan (Stik untuk tes urin_Red) tinggal 50 itu,” jelasnya.
Ditemui terpisah, Kepala BKSDM Wakatobi Sahibuddin mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak RSUD Wakatobi karena stik urine sudah tersedia. Kini pihaknya telah meminta kepada 237 PNS yang telah dikukuhkan untuk melakukan tes urine.
“Iya, benar, sebanyak 287 CPNS telah dikukuhkan sebagai PNS oleh Bupati. Setelah mengikuti Diklat Pra Jabatan, baru di 100 persenkan” ulasnya.
Ditambahkan, PNS yang telah dilantik harus memenuhi persyaratan bebas narkoba dengan melakukan tes urine di RSUD Wakatobi sehingga mendapatkan SK 100 persen, terhitung semenjak 1 Maret 2020.
“Tetap harus mengikuti tahapan itu, makanya SK belum kita bagi. Harus selesai dulu tes narkobanya baru kita berikan SK”. tutupnya.
Peliput: Zul Ps