Peliput: Zul Ps
WANGI-WANGI,BP – Calon Kepala Daerah (Cakada) Wakatobi Haliana menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi terlalu munafik dan tidak pernah menyampaikan data kesejatraan sosial yang sebenar-benarnya.
Hal ini diungkpanya beberapa waktu lalu saat melakukan kampanye dialogis di salah satu desa di Kaledupa Selatan. Dikatakannya, Data Terpadu Kesejatraan Sosial (DTKS) sejak tahun 2015 hanya pernah diupdate pada tahun 2017 namun hal tersebut tidak rampung.
“Bahwa terkait data kesejatraan di Wakatobi, terlalu kita munafik dan tidak pernah menyampaikan data sebenarnya, coba cek.” ungkapnya dengan tegas dihadapan masyarakat yang hadir, Sabtu (24/10).
Sambungnya lagi, adanya kesemerawutan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berasal dari Kementrian Sosial (Kemensos) akan adanya pandemic Covid-19 tersebut dikarenakan DTKS yang kemudian tidak termutahirkan.
“ Itulah kemudian pada saat penirmaan BST yang lalu kacau, ada yang sudah meninggal, pindah masih dapat. Karena memang tidak pernah dimutahirkan. Siapa yang salah, Dinas Sosial tidak bekerja.” Sambungnya.
Kemudian, terkait penambahan usulan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 Ribu KK baru, hal tersebut merupakan janji yang terukur jika dirinya menjadi Bupati Wakatobi. Dimana janji terukur tersebut dalam artian terdapat aturan dan tidak melanggar aturan.
“Karna mumpung negara memberikan kesempatan kita untuk membantu keluarga-keluarga yang pra sejaterah, bukan untuk kepentingan politik tapi untuk kesejatraan masyarakat secara khusus, tanpa warna.” tukasnya
Sebelumnya beberapa bulan lalu, Kepala Dinas Sosial Wakatobi Jamrudin SP MSi saat dikonfimasi media ini di Kantor DPRD Wakatobi membenarkan adanya ketidakmutahiran data yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dibidang pemutahiran.
BACA JUGA: Melalui Jalur PDIP, Haliana-Ilmiati Bakal Tambah 10 Ribu Penerima PKH Baru Wakatobi
“Jadi kemarin kami sempat melakukan verifikasi dan validasi data 2019, tapi itu tidak tuntas semua artinya kerja-kerja ini, kerja-kerja verifikasi dan validasi data ini adalah kerja-kerja yang sangat tehnis dan kemudian membutuhkan tenaga inti yang sangat professional dibidangnya yang kemudian itu kita tidak tuntaskan semuanya. Bahwa semua warga wakatobi itu tidak mampu kita potret semua. Sehingga itulah kenapa dan itu disadari kasus ini kasus seluruh indonesia,” katanya lugas.(*)
Nonton Video Berikut dari YouTube BaubauPost TV Channel
Asek Goyangnya…! Ada Acara Joget di Desa Bubu-Buton Utara Ditengah Pandemik Covid19
Acara joget malam yang diadakan pemerintah Desa Bubu, Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara (Butur) yang dimana disaat pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara tengah berjibaku melawan Covid-19.
Pj Kades Bubu Riswan mengatakan bahwa acara joget malam tersebut berlangsung karena mereka sudah ada izin dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Bonegunu dan mereka tidak akan berani melakukan kegiatan tersebut jika ada penyampaian dari pihak kepolisian bahwa tidak bisa melakukan acara joget malam.
Kapolsek Bonegunu Iptu Muhtar Abudu pada saat di hubungi Baubau Post melalui via WhatsAppnya membatah jika pihaknya mengeluarkan izin keramaian malam pada acara joget di desa Bubu.
Senada dengan Kapolres Butur AKBP Wasis Santoso SIK pada saat dikonfirmasi Baubau Post beberapa waktu lalu, terkait acara joget yang diadakan pemerintah desa Bubu mengakui jika dirinya tidak mengetahui bahwa di desa Bubu ada acara joget dan pihak polres tidak mengeluarkan izin untuk acara malam di desa tersebut.@baubaupost tv channel