WhatsApp Image 2021 03 30 at 8.06.09 PMKepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Buton Selatan, Ahmad Sahroni

Peliput : Amirul
BATAUGA,BP-Sedikitnya 923 relawan seButon Selatan bakal diikutkan dalam menyukseskan pendataan Sustainable Development Goals disingkat SDGs di Kabupaten Buton Selatan (Busel)

WhatsApp Image 2021 03 30 at 8.06.09 PM
Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Buton Selatan, Ahmad Sahroni

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ahmad Sahroni mengatakan SDGs (Suistanable Development Goals) Desa merupakan pembumian SDGs (global) dengan menambahkan poin kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. 

“Dulu kita kenal dengan sebutan istilah MDGs atau Millenium Development Goals sekarang digantikan dengan SDGs,” ucap Ahmad Sahroni saat ditemui di kantor aula kelurahn Lawela usai mengikuti lauching tim relawan SDGs Kecamatan Batauga, Selasa (30/3)

Dikatakan bahwa yang paling penting selain tim relawan pendataan SDGs desa adalah ada modifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dari format data dari SDGs Kemendes.

“Jadi kemarin kita sudah melakukan rapat lintas sektor dari OPD-OPD yang mempunyai pendamping di desa, sehingga format data dari mereka kita akan kolabirasi dari SDGs Desa dengan dari kebutuhan-kebutuhan lain seperti PKH dan BST,” tuturkan.

Lanjutnya, penting juga diketahui bahwa kegiatan itu setelah selesai dilevel desa maka akan dilakukan uji publik oleh mereka sendiri (tim relawan) di desa dengan mengundang masyarakat dan OPD.

“Kemudian nanti akan kita telurkan itu data, data yang ke OPD diluar dari data yang dibutuhkan SDGs desa dan ada data OPD yang kita siapkan yang bersumber dari desa. jadi banyak format data yang dimofisikasi bukan modifikasi nilai datanya untuk kepentingan daerah,” ujarnya.

BACA JUGA: Kapal Tumpangan Warga Tenggelam, Dua Orang Tewas, Usai Ikut Peresmian Pantai Lakadao Burangasi Oleh Bupati Busel

Ia menambahkan tugas dari 923 relawan pendataan SDGs Buton Selatan hanya pendataan biasa dengan instrumen yang begitu banyak. Instrumen-instrumen itu dimasukan untuk kepentingan daerah.

“Jadi anggaran pendataan SDGs Desa melekat pada APBDes,” tukasnya. (*)

Visited 1 times, 1 visit(s) today

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *