Peliput: Hengki TA
LABUNGKARI, BP – Rendahnya nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng).
Hal tersebut disampaikan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng, H Konstatinus Bukide melalui rapat koordinasi bersama para pimpinan SKPD, yang digelar di Aula kantor Bupati Buteng, Rabu (15/12).
Dijelaskannya, sampai dengan pertengahan bulan Desember tahun ini, nilai MCP Buteng kurang lebih masih berada dikisaran 17 persen. Dimana, dari delapan indikator area penilaian MCP KPK, sektor menajemen Aparatur Negeri Sipil (ASN) memiliki nilai paling rendah.
“Untuk menajemen ASN kita masih sangat terendah, nilainya kurang lebih sekitar delapan persen,” jelasnya.
Lanjutnya, selain menajemen ASN, menajemen aset juga serta tata kelola perizinan di Buteng, juga masih menjadi fokus sorotan pada persoalan ini. Meskipun tidak menjadi persoalan, namun ada beberapa data yang masih belum terimput semua.
“Salah satunya, menajemen aset kita ada beberapa yang harusnya tidak dicatat sebagai aset tapi dimasukan,” tuturnya.
Kemudian, untuk tata kelola dana desa, masih menjadi area indikator yang mendapat nilai tertinggi yang mencapi 41 persen. Untuk itu, ia menekankan kepada seluruh SKPD, agar secepatnya mengisi format-format yang diminta agar perolehan nilai dapat membaik.
baca juga: Tanah Bermasalah, Pematangan Lahan Pembangunan Kantor DPRD Buteng Dibatalkan
“Kita sudah intruksikan semua SKPD agar dalam waktu yang kurang lebih 15 hari ini, nilai kita masih bisa membaik,” tutupnya.(*)
