F04.2 1

Peliput : Kasrun

Jakarta, BP – Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara, Ahali mengikuti rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Rabu, 21 September 2022 di Hotel Sahid Jakarta.

F04.2 1

Rapat Koordinasi tersebut membahas solusi permasalahan tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang rencananya dihapuskan pada 2023 mendatang.

Kata Ahali, Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap berdasarkan regulasi yang ada dan harus direncanakan dengan baik

“Menpan RB menyatakan bahwa untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK tetap berdasarkan regulasi yang ada dan harus direncanakan dengan baik dan dilakukan secara tahapan berdasarkan kebutuhan dalam hal ini ada skala proriotas”,tulis Ahali.

Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kata Ahali mengharapkan kepada seluruh pemerintah daerah agar data honorer harus valid dan akurat.

baca juga: Kepala DKP Butur La Ode Muhamad Said Tegaskan Pengawasan Sumber Daya Laut Melekat di DKP Provinsi

“Untuk itu diharapkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daeran agar data honorer harus valid dan akurat jangan bertambah terus karena data tersebut akan di audit oleh BPKP”, kata Ahali.(*)