Peliput : Kasrun
BURANGA,BP – Sekertaris Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur), Muhammad Hardy Muslim menyebut pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan beberapa fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kesepakatan pemotongan TPP itu, dibahas antara Pemerintah dan DPRD pada tahun 2021 yang lalu dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2022.
Hardy juga mengungkapkan, anggaran TPP tersebut sebanyak 12 miliar dialihkan ke infrastruktur.
Untuk keterangan lebih lengkapnya, kata Hardy Muslim, mengarahkan media ini untuk menghubungi Kepala BKD, Wahidin dan Kabag Organisasi, Husima. Namun hingga berita ini diterbitkan kepala BKD belum membalas pesan yang dikirimkan media ini.
“Langsung ke pak wahidin kepala BKD dan pak Husima Kabag Organisasi. Dipotong krn ada kesepakatan beberapa fraksi DPRD dgn Pemerintah tgl 21 September 2021 (Pembahasan APBD 2022) sebagian anggarannya 12 milyar dialihkan ke infrastruktur. Lebih lengkap nya dgn pak Wahidin”, tulis Hardy Muslim, 14 September 2022 yang lalu.
Kabag Organisasi, Husima saat dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp 24 September 2022 mengatakan, dirinya tidak berhak untuk memberikan komentar terkait pemotongan TPP. Ia juga mengungkapkan dirinya hanya sebatas urusan teknis saja.
“Waalaikum maaf, terkait permimtaan ut konfirmasi itu bukan ranah sy ya. Mohon maaf. Kami hanya sebatas urusan teknis bgmn hrs keluar rekom mendagri sampe ditetapkanx perbup🙏🙏🙏”, tulis Husima.
baca juga: PKB Butur Pertimbangkan Arah Dukungan Ridwan Zakariah
Media ini telah menghubungi pimpinan DPRD Butur melalui Ketua II, Sujono namun hingga berita ini diterbitkan, Sujono belum membalas pesan yang dikirim media ini.(*)