LABUNGKARI, BP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) mendapatkan penghargaan pada kategori percepatan penurunan stunting, yang merupakan penghargaan dana insentif fiskal tahun berjalan 2023 sebesar Rp 1,5 Miliar. “Berhasil Tekan Stunting, Pemkab Buteng Raih Insentif Fiskal Rp 5,7 Miliar di Istana Wakil Presiden.”
Untuk penanganan stunting khususnya di Kabupaten Buteng dinilai sangat bagus, sehingga Pemkab Buteng mendapatkan undangan di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Penghargaan Insentif Fiskal tersebut, diserahkan untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan angka stunting secara cepat di daerahnya masing-masing.
“Terbukti, dari 514 Kabupaten/Kota hanya 65 Kabupaten, saya diundang di istana Wakil Presiden untuk menerima bantuan insentif penanganan stunting,” ungkap Andy Muhammad Yusuf, Pj Bupati Buteng.
Lanjutnya, bantuanya dari Pemerintah Pusat sebesar 5,7 Miliar, hal tersebut didapatkan dari semua pihak terkait, setelah apa yang dilakukan beberapa bulan terakhir, sehingga dapat membuahkan hasil dan dana yang didapatkan sekarang ini, betul-betul diperuntuhkan dengan tepat sasaran.
baca juga:
- Angka Prevalensi Stunting di Butur Masih Tinggi, Salah Satu Solusinya Bupati Ridwan Zakaria Resmikan Bina Keluarga Balita untuk Turunkan Stunting
- Monev Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Aparat Desa dan BPD Resmi di Buka Wabup Butur Ahali
“Jadi betul-betul kerja kita kroyok, saya punya target minimal di akhir tahun angka stunting Buton menurun tidak di posisi 1 di Sulawesi Tenggara lagi,” tutupnya.(*)
Berita Lainnya:
Kegiatan tersebut dihadiri dan diresmikan langsung Pj Bupati Buteng Andy Muhammad Yusuf, di Gedung Kesenian Lakudo, Senin (23/10/2023).
Dalam sambutannya, Andy Muhammad Yusuf mengatakan program tersbut merupakan implementasi dan agenda prioritas. Dengan kampung KB, digunakan sebagai solusi menekan pertumbuhan penduduk, salah satunya permasalahan yang menjadi fokus saat ini, tingginya prevalensi stunting.
“Dengan adanya kampung KB ini, menjadi tempat melaksanakan konfergensi percepatan penurunan stunting khusuanya di Buteng,” jelasnya.
Lanjutnya, dengan adanya kampumg KB ini juga, untuk memayungi upaya penguatan dan pemberdayaan institusi keluarga secara nasional, melalui integrasi dan konfergensi program pembangunan lintas sektor
“Pada akhirnya, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Khususya di Buteng, terdapat tujuh kampung KB di setiap kecamatan,” tuturnya.
Akan tetapi, hal tersebut belum berjalan maksimal, karena selama ini hanya dilaksankan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB saja. Semestinya, kampung KB itu menjadi tanggung jawab dan kegiatan dari lintas sektor
Sehingga, di awal tahun 2023 pihaknya kembali membentuk 46 kampung KB yang tersebar di tujuh kecamatan. Kemudian ditamba lagi 24 kampung KB, sehinga diakhir tahun 2024 nanti, sebanyak 67 Desa dan 10 kelurahan terdapat Kampung KB.
baca juga:
- Angka Prevalensi Stunting di Butur Masih Tinggi, Salah Satu Solusinya Bupati Ridwan Zakaria Resmikan Bina Keluarga Balita untuk Turunkan Stunting
- Monev Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Aparat Desa dan BPD Resmi di Buka Wabup Butur Ahali
“Kampumg KB harus menjadi upaya, pemberdayaan keluarga melalui integrasi dan konfergengsi program pembangunan lintas sektor, khususnnya dalam percepatan penurunan stunting di setiap desa dan kelurahan,” ungkapnya.
Harapanya, kepada semua camat, lurah hingga kepala desa dan tim penggerak PKK, untuk mengawal dan melaksanakan kegiatan tersebut di desa dan kelurahannya.
“Pastikan bahwa program ini, tepat sasaran kepada ibu hamil, ibu menyusui, Balita yang merupakan keluarga beresiko stunting,” tutupnya.(*)
Berita Lainnya:
Rapat dipimpinan langsung Kepala Dinkes Kota Baubau Dr Lukman bersama tim Kemenkes RI, yang dihadiri para tenaga medis Kota Baubau, disalah satu gedung Kota Baubau, Rabu (18/10/2023).
Rakor tahap akhir tersebut, sudah berjalan selama Enam Bulan, dimulai sejak bulan April tahun 2023 sampai bulan Oktober, yang bekerja sama dengan Universitas Udayana yang ada di Indonesia, untuk melakukan pendampingan di 45 Kota dan Kabupaten salah satunya Kota Baubau.
“Rakor ini, merupakan program Kementerian Kesehatan, untuk pendampingan tata kelola program kesehatan di Kota Baubau,” ungkap Dr dr I Ketut Suarjan, Ketua Tim Kemenkes RI.
Lanjutnya, pendampingan yang dilakukan Tim Kemenkes RI ini, agar program Kesehatan dikelola dengan baik, dengan sasar utamanya yaitu memperbaiki dokumen perencanaan utamanya pada Rencana Kerja (Ranja) untuk tahun 2024, agar dapat meningkat lagi
“Salah satunya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (IPKM) di Kota Baubau juga bisa meningkat,” tuturnya.
baca juga:
- Wabup Butur Ahali Buka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aparatur Desa dan BPD
- Kacab BPJS Kesehatan Heri Zakariah Dukung RSUD Baubau Buka Layanan Cuci Darah, Sekarang Yang Antri di RS Siloam Ada 40 Pasien
Ditempat yang sama, Kepala Dinkes Kota Baubau Dr Lukman mengatakan dengan adanya pendampingan ini, perencana di Kota Baubau baik di tingkat Dinkes maupun di Puskesmas dapat mempunyai patron yang sama. Sehingga, bagaimana menyusun prioritas, program untuk SPM dan dapat menyelesaikan persoalan kesehatan di daerah.
“Pemerintah khusunya Dinkes sangat berterima kasih pada Kemenkes RI, yang sudah memilih Baubau menjadi tempat pendampingan program tata kelola dalam menyusun dengan baik sehingga melahirkan Renja di bidang kesehatan,” tuturnya.(*)