BUTON SELATAN, BP – Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan menghadirkan inovasi pelayanan publik dengan menerapkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) berbasis aplikasi Case Survey Management System (CMS) yang dapat diakses masyarakat melalui pemindaian barcode di loket pelayanan. “Inovasi ATR/BPN Buton Selatan Wujudkan Transparansi Layanan Untuk Survei Kepuasan dan Antikorupsi Berbasis Barcode,”
Program yang mulai diterapkan sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meningkatkan transparansi, mencegah praktik pungutan liar, serta memperkuat pengawasan terhadap kualitas layanan pertanahan.
Penata Pertanahan Ahli Pertama Kantor Pertanahan Buton Selatan, Riski Rahayu, S.M., mengatakan bahwa inovasi tersebut memungkinkan masyarakat memberikan penilaian secara langsung terhadap layanan yang diterima.
“Melalui survei ini kami dapat mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sekaligus mengukur persepsi publik terhadap praktik antikorupsi di kantor pertanahan,” ujar Riski saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, survei tersebut juga menjadi sarana evaluasi bagi instansi untuk mendeteksi potensi penyimpangan dalam pelayanan, termasuk adanya calo, diskriminasi pelayanan, maupun praktik gratifikasi.
“Jika ada pemohon yang mengalami kendala atau menemukan indikasi kecurangan dalam pelayanan, mereka dapat menyampaikannya melalui survei ini sesuai indikator yang tersedia,” katanya.
Dalam mekanismenya, masyarakat cukup memindai barcode yang tersedia di loket pelayanan. Setelah itu, pemohon diminta mengisi identitas diri dan memberikan penilaian terhadap sejumlah indikator pelayanan dengan sistem rating maksimal enam bintang.
Selain memberikan nilai, masyarakat juga dapat menuliskan kritik dan saran yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak kantor pertanahan.
“Melalui sistem ini kami bisa mengetahui jika ada oknum yang melakukan diskriminasi, kecurangan, atau pungutan liar dalam pelayanan,” tambah Riski.
Sejauh ini, hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan Kantor Pertanahan Buton Selatan berada pada kategori sangat baik dengan rata-rata penilaian di atas lima bintang dari maksimal enam bintang yang tersedia.
Ia menjelaskan bahwa layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat di kantor tersebut adalah pengecekan sertifikat tanah, sementara permohonan pendaftaran tanah baru relatif lebih sedikit.
Hal tersebut karena sebagian besar pendaftaran tanah baru dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang merupakan program nasional pemerintah dan tidak dipungut biaya bagi masyarakat.
Secara historis, penerapan survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Indonesia mulai diperkuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan setiap instansi pemerintah melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan kepada masyarakat.
Di tingkat internasional, praktik pengukuran kepuasan publik juga telah lama diterapkan oleh berbagai negara melalui konsep e-government dan digital governance yang bertujuan meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
Sistem survei digital seperti yang diterapkan Kantor Pertanahan Buton Selatan juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang didorong pemerintah Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi.
baca juga:
- Antisipasi Travel Ilegal, Kepala Kementrian Haji dan Umrah Buton Selatan Nurhayati Minta Jamaah…
- Tim Garda SE2026 BPS Buton Selatan Sosialisasi di Pasar Bandar Batauga, Ajak Pelaku Usaha Beri Data Akurat
Riski berharap inovasi tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan pelayanan pertanahan.
“Harapan kami, masyarakat yang mengurus layanan di kantor pertanahan dapat merasakan pelayanan yang transparan dan bebas dari praktik kecurangan seperti pungutan liar maupun diskriminasi,” pungkasnya.(*)
baca berita lainnya:
Buton Selatan Jadi Sampel Program Nasional GISA Inklusif 2026, Dukcapil Kemendagri Turun Langsung di Siompu dan Siompu Barat
BUTON SELATAN, DT – Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program Jemput Bola Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif tahun 2026 yang digagas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. “Buton Selatan Jadi Sampel Program Nasional GISA Inklusif 2026, Dukcapil Kemendagri Turun Langsung di Siompu dan Siompu Barat,”
Program nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 18 April 2026 dan akan difokuskan pada kegiatan perekaman administrasi kependudukan, khususnya Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Buton Selatan Faharudin mengatakan kegiatan tersebut akan dipusatkan di Kecamatan Siompu Barat dan Kecamatan Siompu karena kedua wilayah tersebut berada dalam satu pulau sehingga memudahkan mobilisasi pelayanan.
“Pada tanggal 14 sampai 18 April kami akan kedatangan tim dari Dirjen Dukcapil untuk melakukan perekaman administrasi kependudukan di Kecamatan Siompu Barat dan Kecamatan Siompu,” ujar Faharudin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, Kabupaten Buton Selatan menjadi salah satu dari enam kabupaten di Indonesia yang dipilih dalam program tersebut dari total 15 kabupaten/kota yang menjadi sampel pelaksanaan kegiatan secara nasional.
Penetapan itu tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8/815/Dukcapil tertanggal 23 Januari 2026 yang mengatur agenda kerja Dirjen Dukcapil pada Tahun Anggaran 2026.
Menurut Faharudin, pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
“Program ini pada dasarnya sama dengan pelayanan jemput bola yang selama ini kami lakukan di daerah. Namun kali ini dilaksanakan secara kolaboratif antara Dirjen Dukcapil, Dukcapil Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Dukcapil Kabupaten Buton Selatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebelumnya kegiatan tersebut direncanakan menyasar wilayah kategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) seperti Kecamatan Batuatas. Namun karena keterbatasan waktu kunjungan tim dari Jakarta yang hanya berlangsung sekitar lima hari termasuk perjalanan, lokasi kegiatan kemudian disesuaikan.
“Awalnya direncanakan untuk daerah 3T seperti Batuatas. Namun karena waktu kunjungan tim dari Jakarta hanya lima hari, maka agar lebih optimal dialihkan ke Siompu Barat dan Siompu,” katanya.
Meski demikian, pelayanan serupa untuk wilayah Kecamatan Batuatas tetap direncanakan pada pertengahan tahun 2026.
“Untuk Batuatas tetap direncanakan. Informasi yang kami terima kemungkinan akan dilaksanakan pada Juni atau Juli nanti dengan dukungan pihak ketiga,” tambah Faharudin.
Secara nasional, pemerintah menargetkan cakupan perekaman KTP-el mencapai 99,4 persen. Sementara capaian perekaman di Kabupaten Buton Selatan saat ini masih berada di kisaran 90 persen, sehingga dukungan dari pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat peningkatan angka tersebut.
“Dengan adanya bantuan dari pusat melalui kegiatan jemput bola ini diharapkan dapat membantu meningkatkan capaian perekaman KTP-el di Buton Selatan,” pungkasnya.
Secara historis, program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) pertama kali diluncurkan pemerintah Indonesia pada 2018 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP-el, kartu keluarga, dan akta kelahiran.
baca juga:
- Kepala Bidang Kesmas Buton Selatan Wa Ode Mahazura Tinjau Layanan Faskes di Batuatas, Soroti Akses Ekstrem Menuju Puskesmas
- Sosialisasi Tim Garda SE2026 Digelar di Pasar Bandar Batauga, Pelaku Usaha Dilibatkan
Program ini juga menjadi bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan nasional yang sejalan dengan agenda digitalisasi pelayanan publik yang terus dikembangkan oleh pemerintah.
Dalam konteks global, peningkatan cakupan identitas kependudukan juga menjadi perhatian berbagai negara melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target SDG 16.9 yang menekankan pentingnya identitas hukum bagi seluruh warga negara, termasuk pencatatan kelahiran.
Melalui berbagai program pelayanan langsung seperti jemput bola GISA, pemerintah Indonesia berupaya memastikan setiap warga negara memiliki identitas kependudukan yang sah sehingga dapat mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan keuangan secara lebih mudah.(*)
A ver, banda, probé pkxz777 y déjenme decirles que tiene su encanto. No es perfecto, pero para echarse unas risas y pasar el rato está aceptable. Chequen ustedes mismos.pkxz777
He estado explorando bdgibaji y me parece que tiene algunas cosillas interesantes. El diseño es limpio y fácil de navegar. Vale la pena darle una mirada a ver si les convence.bdgibaji
Andaba buscando un lugar nuevo para probar suerte y me topé con 888newvip. Todavía estoy explorando, pero hasta ahora la experiencia ha sido decente. ¡Vamos a ver qué tal sigue!888newvip