Tanpa Posko Mudik, Layanan BPJS Kesehatan Baubau Tetap Buka Saat LebaranTanpa Posko Mudik, Layanan BPJS Kesehatan Baubau Tetap Buka Saat Lebaran

BAUBAU, BAUBAUPOST — Menjelang arus mudik Lebaran, BPJS Kesehatan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Meski demikian, khusus untuk Kota Baubau belum tersedia posko layanan mudik seperti yang ada di beberapa kota besar di Indonesia. “Tanpa Posko Mudik, Layanan BPJS Kesehatan Baubau Tetap Buka Saat Lebaran,”

Tanpa Posko Mudik, Layanan BPJS Kesehatan Baubau Tetap Buka Saat Lebaran
Tanpa Posko Mudik, Layanan BPJS Kesehatan Baubau Tetap Buka Saat Lebaran

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau Apt. Sarman Palipadang., S.Farm., M.Kes., AAK., CESP., CT ditemui awak mesia, Senin 09 Maret 2026, mengatakan Posko mudik BPJS Kesehatan umumnya ditempatkan di kota-kota besar dengan tingkat mobilitas pemudik yang tinggi, seperti di Makassar maupun sejumlah rest area di Pulau Jawa. Penentuan lokasi posko tersebut merupakan kebijakan dari kantor pusat BPJS Kesehatan berdasarkan tingkat kepadatan arus mudik.

” Posko di Kota Babau tidak ada.
Biasanya posko-posko mudik itu di kota-kota seperti Makassar dan kota-kota besar lainnya. Untuk titik Posko ditentukan oleh kantor BPJS Kesehatan yang jumlah pemudiknya dinilai cukup padat,” ujar Sarman Palipadang

Meski tanpa Posko khusus, kata Sarman, masyarakat Baubau tetap dapat mengakses layanan administrasi BPJS Kesehatan secara langsung di kantor cabang setempat. Layanan yang tersedia meliputi pendaftaran peserta, pengecekan kepesertaan, hingga pengurusan administrasi lainnya.

” Selama periode Lebaran, operasional kantor BPJS Kesehatan tetap berlangsung seperti hari kerja biasa. Pelayanan dibuka hingga pukul 15.00 WITA, sementara pengambilan nomor antrean dilayani hingga pukul 13.30 WITA,” terangnya.

Penutupan kantor hanya akan dilakukan pada hari libur nasional atau tanggal merah resmi, seperti saat Hari Raya Idulfitri dan hari raya nyepi.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga memastikan seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama tetap beroperasi, terutama untuk layanan gawat darurat.

Unit Gawat Darurat (UGD) di setiap rumah sakit diwajibkan tetap buka selama 24 jam untuk menangani pasien dengan kondisi darurat. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis mendesak tetap dapat langsung mendatangi rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat.

baca juga:

  1. Jaga Kesehatan Selama Ramadhan, Direktur ACC Arief Munandar Ingatkan Pentingnya Adaptasi
  2. Digitalisasi Faskes Baubau Diapresiasi BPJS Kesehatan, Layanan JKN Terus Diperkuat

Sementara untuk layanan poli rawat jalan, jadwal operasional dapat menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing rumah sakit. Dengan tetap berjalannya layanan administrasi dan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan berharap masyarakat tetap dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang optimal selama masa libur Lebaran.

Untuk diketahui BPJS kesehatan Cabang Baubau menggelar konfrensi pers persiapan layanan BPJS kesehatan selama cuti bersama dan Libur Lebaran 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah awak media cetak dan elektronik. (*)

baca berita lainnya:

 

BUTON SELATAN, BP –Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Kabupaten Buton Selatan, Wa Ode Mahazura, S.ST., M.Kes, bersama seluruh programer Bidang Kesmas melaksanakan kunjungan kerja selama lima hari di Kecamatan Batuatas serta menyoroti akses ektrem yang menuju Puskesmas. “Kabid Kesmas Buton Selatan Wa Ode Mahazura Tinjau Faskes Batuatas, Medan Ekstrem Menuju Puskesmas Disorot,”

6

Kunjungan tersebut difokuskan pada dua fasilitas layanan kesehatan, yakni Puskesmas Batuatas dan Puskesmas Batuatas Barat. Dalam kegiatan itu, tim melaksanakan berbagai agenda penguatan program kesehatan masyarakat.

“Kami sudah empat hari berada di Batuatas untuk memastikan program-program kesehatan masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Wa Ode Mahazura pada awak media, Sabtu (28/2/2026).

Selama kunjungan, Bidang Kesmas melakukan advokasi bersama Pemerintah Kecamatan Batuatas dan lintas sektor terkait. Selain itu, digelar pula Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) aksi Ibu Hamil Sehat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan yang aman.

“Kami juga melakukan advokasi lintas sektor bersama pemerintah kecamatan dan stakeholder terkait agar dukungan terhadap program kesehatan semakin kuat,” jelasnya.

Tim programer turut melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis kepada pengelola program di puskesmas, seperti Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), program gizi dalam pencegahan stunting, promosi kesehatan untuk penguatan Posyandu, Integrasi Layanan Primer (ILP), serta program lainnya.

2 2

“Kami memberikan supervisi dan bimbingan teknis kepada para programer puskesmas, mulai dari KIA, gizi dalam pencegahan stunting, promosi kesehatan, hingga penguatan Posyandu dan ILP,” katanya.

Tak hanya itu, kunjungan rumah juga dilakukan kepada ibu hamil berisiko sebagai langkah deteksi dini dan pendampingan langsung di lapangan.

Namun, di balik rangkaian kegiatan tersebut, Wa Ode Mahazura mengaku prihatin dengan kondisi akses menuju layanan kesehatan di Batuatas Barat, khususnya di Desa Batuatas Liwu.

“Saya sempat sedih melihat kondisi jalan yang harus dilewati ibu hamil untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Masyarakat yang ada di bawah tebing, seperti di Desa Batuatas Liwu, harus melewati puluhan anak tangga dan tebing yang cukup ekstrem,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut sangat berisiko, terlebih saat proses persalinan.

“Ada satu desa yang sama sekali persalinannya tidak bisa dilakukan di puskesmas karena aksesnya sangat sulit. Bahkan untuk menuju Puskesmas Batuatas Barat, jalannya tidak bisa diakses masyarakat dalam kondisi darurat,” tegasnya.

8

Melihat kondisi tersebut, ia berharap wilayah kerja Puskesmas Batuatas dan Puskesmas Batuatas Barat menjadi prioritas dalam pengadaan tenaga kesehatan, baik PNS maupun PPPK, serta pemenuhan sarana dan prasarana.

“Kami harapkan wilayah ini menjadi prioritas utama, baik untuk pengadaan tenaga kesehatan PNS maupun PPPK, termasuk pemenuhan sarana prasarana dan kesejahteraan petugas kesehatan,” pungkasnya.

baca juga:

  1. Data Akurat Jadi Kunci Dinkes Baubau Atasi TBC dan HIV di Tahun 2026
  2. Digitalisasi Faskes Baubau Diapresiasi BPJS Kesehatan, Layanan JKN Terus Diperkuat

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan di wilayah kepulauan Buton Selatan.(*)

 

Visited 58 times, 1 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *