BAUBAU, BAUBAUPOST.COM-— Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu menegaskan pentingnya disiplin, soliditas, dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) saat memimpin apel gabungan perdana triwulan kedua tahun 2026, Senin (6/4/2026), di lapangan Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata. “Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Minta ASN Jaga Kinerja dan Layanan Publik,”

Penegasan tersebut disampaikan di tengah mulai diterapkannya kebijakan kerja fleksibel atau Work From Home (WFH) secara selektif di lingkungan Pemerintah Kota Baubau sejak 1 April 2026.
Menurut Hamsinah, fleksibilitas kerja harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab tinggi dalam memberikan pelayanan publik. “Bagi yang menjalankan WFH, ponsel tidak boleh dalam kondisi tidak aktif. ASN harus tetap siap dihubungi kapan pun dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menilai, perubahan pola kerja yang mulai diterapkan saat ini merupakan bagian dari adaptasi birokrasi modern, yang menuntut keseimbangan antara efisiensi kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya penguatan disiplin ASN, terutama terkait kehadiran dan pelaksanaan apel pagi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan laporan yang diterima, penerapan sistem absensi yang lebih ketat di lingkungan Sekretariat Daerah menunjukkan hasil signifikan. Tren positif juga terlihat dari mulai rutinnya pelaksanaan apel pagi secara mandiri di sejumlah OPD.
“Disiplin adalah fondasi utama birokrasi. Tanpa itu, sulit bagi kita mencapai target pembangunan secara optimal,” kata Hamsinah dalam kutipan langsungnya.
Selain menekankan disiplin, ia juga mengapresiasi capaian kinerja OPD sepanjang triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai menunjukkan peningkatan soliditas kerja.
Capaian tersebut, lanjutnya, menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Baubau dalam menghadapi agenda strategis, termasuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD dalam waktu dekat.
“Kami berharap LKPJ yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik, karena capaian kinerja OPD sejauh ini cukup menggembirakan,” ujarnya.
Dalam amanatnya, Hamsinah juga mengingatkan bahwa seluruh ASN, PPPK, maupun PPPK paruh waktu merupakan satu kesatuan korps yang memiliki tanggung jawab sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan, terlebih dalam suasana pasca-Idul Fitri 1447 Hijriah.
“Momentum Idul Fitri ini harus kita jadikan sebagai titik awal memperkuat kebersamaan dan semangat kerja,” katanya.
Pada bagian awal amanatnya, Wakil Wali Kota turut menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh ASN, seraya mengajak seluruh pegawai untuk saling memaafkan atas kekhilafan dalam hubungan kerja maupun personal.
Secara historis, penekanan pada disiplin ASN pasca hari besar keagamaan bukan hal baru dalam praktik birokrasi di Indonesia. Pemerintah pusat melalui berbagai regulasi kepegawaian, termasuk reformasi birokrasi sejak awal 2010-an, terus mendorong peningkatan kinerja aparatur melalui penguatan disiplin dan sistem evaluasi berbasis kinerja.
Bahkan secara global, tren fleksibilitas kerja seperti WFH mulai berkembang pesat sejak pandemi COVID-19 pada 2020, yang mendorong banyak negara mengadopsi sistem kerja hibrida guna meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Di Indonesia, kebijakan serupa mulai diadaptasi secara bertahap oleh sejumlah pemerintah daerah, termasuk di Baubau, sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan.
baca juga:
- Mahasiswa Antusias Ikuti Ujian Proposal Skripsi, STAI YPIQ Baubau Tegaskan Komitmen Mutu…
- STAI YPIQ Baubau Gelar Ujian Proposal, Dorong Kualitas Penelitian, Mahasiswa Antusias Ikuti Ujian Proposal Skripsi
Apel gabungan ini sekaligus menjadi momentum awal bagi Pemerintah Kota Baubau untuk memperkuat komitmen ASN dalam meningkatkan kinerja, disiplin, serta kualitas pelayanan publik di triwulan kedua tahun 2026.
Dengan berbagai langkah strategis yang ditekankan, pemerintah daerah berharap seluruh aparatur mampu menjawab tantangan birokrasi modern sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.(*)
baca berita lainnya:

Forum tahunan ini menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yang secara nasional telah diatur sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang sendiri merupakan mekanisme partisipatif yang telah lama diterapkan di Indonesia sebagai sarana menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, dalam sambutannya menegaskan bahwa kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh menghambat kualitas pembangunan, melainkan justru menjadi momentum untuk memperkuat prioritas.
“Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kita harus lebih selektif dan tepat sasaran dalam menentukan program,” ujar Yusran.
Ia menambahkan, tahun 2027 merupakan fase krusial karena berada di pertengahan pelaksanaan RPJMD 2025–2029, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program yang telah berjalan.
Secara historis, banyak negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Misalnya, pasca krisis keuangan global 2008, sejumlah negara di Eropa melakukan pengetatan anggaran (austerity) namun tetap menjaga sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Pendekatan serupa kini mulai diadaptasi di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam konteks nasional, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi ruang fiskal daerah, termasuk Baubau. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap dokumen perencanaan jangka menengah.
“Kita harus adaptif terhadap kebijakan nasional, tetapi tetap memastikan kebutuhan masyarakat lokal terpenuhi,” kata Yusran.
Tema pembangunan Baubau tahun 2027 difokuskan pada penguatan inovasi lintas sektor. Pendekatan ini mencakup pengembangan kebudayaan, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Selain itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama, terutama dalam mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan tidak lagi hanya berorientasi fisik, tetapi juga kualitas SDM, penguatan budaya, dan pelayanan publik berbasis teknologi,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan lima fokus utama, yakni pemajuan kebudayaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi melalui UMKM dan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Negara seperti Estonia bahkan telah menjadi contoh global dalam penerapan e-government yang efektif.
Yusran juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
“Melalui Musrenbang ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan konstruktif agar program yang disusun benar-benar tepat sasaran,” katanya.
baca juga:
- 3.857 PBP di Kecamatan Wolio Terima Bantuan Beras dan Minyak dari Bulog Baubau Periode…
- Walikota Baubau H Yusran Fahim Perkuat Stabilitas Daerah Lewat Rapat Forkopimda untuk Dorong Pembangunan
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Dengan perencanaan yang lebih adaptif dan berbasis prioritas, Pemkot Baubau optimistis mampu menjaga keberlanjutan pembangunan meskipun berada dalam tekanan keterbatasan anggaran.(*)



