BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, menegaskan komitmen pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pinggiran saat menghadiri pesta adat Kande-Kandea di Baruga Tampuna, Senin malam (6/4/2026). “Dari Kande-kandea Tampuna, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Soroti Harga Pangan dan Kemandirian Daerah,”
Penegasan tersebut disampaikan di hadapan masyarakat Kelurahan Tampuna yang menyambut kehadiran pemerintah daerah dalam suasana penuh kekeluargaan. Momentum budaya ini dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan warga terkait arah pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Wawali menekankan bahwa Kota Baubau yang terdiri dari 43 kelurahan harus dibangun secara adil tanpa memandang letak geografis.
“Kami tidak akan melupakan wilayah yang berada di ujung kota. Pembangunan harus merata dan dirasakan seluruh masyarakat,” ujar Wa Ode Hamsinah Bolu.
Ia menjelaskan, pemerintah kota saat ini tengah memprioritaskan sejumlah sektor dasar, di antaranya penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan lingkungan, pembangunan irigasi guna mendukung pertanian, serta perbaikan akses jalan bagi wilayah pinggiran.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka menengah pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam konteks ketahanan pangan, Tampuna dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu basis produksi pertanian di Kota Baubau. Hal ini menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan lokal.
“Kita belajar dari pengalaman, ketika pasokan bergantung dari luar daerah, harga bisa melonjak. Kita ingin produksi lokal diperkuat,” katanya.
Ia mencontohkan lonjakan harga telur yang sempat mencapai Rp100.000 per rak menjelang Idulfitri akibat keterbatasan pasokan dari luar daerah.
Fenomena tersebut, menurutnya, bukan hanya terjadi di Baubau, tetapi juga mencerminkan tantangan nasional dalam menjaga stabilitas harga pangan. Secara historis, Indonesia beberapa kali mengalami gejolak harga pangan, termasuk saat krisis ekonomi 1998 dan gangguan distribusi global pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2022.
Di tingkat global, ketahanan pangan juga menjadi isu strategis. Organisasi Pangan Dunia (FAO) mencatat bahwa krisis pangan dunia kerap dipicu oleh konflik, perubahan iklim, serta gangguan rantai pasok internasional.
Karena itu, Wawali menilai penguatan produksi lokal menjadi langkah penting untuk menciptakan kemandirian daerah sekaligus menjaga stabilitas harga.
Selain isu pembangunan, Wawali juga mengapresiasi pelaksanaan tradisi Kande-Kandea yang dinilai sarat nilai kebersamaan dan rasa syukur masyarakat.
“Tradisi ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk syukur atas panen, kesehatan, dan keamanan yang kita rasakan bersama,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Tampuna kali ini merupakan yang kedua, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat.
Sejumlah capaian pembangunan juga mulai dirasakan warga, salah satunya kehadiran infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) yang meningkatkan akses komunikasi di wilayah tersebut.
Meski demikian, ia mengakui masih ada harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah, kata dia, terus berupaya merealisasikan program pembangunan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
“Kami memahami masih ada kekurangan. Namun, semua sedang berproses dan akan terus kami perjuangkan,” tuturnya.
baca juga:
- Malona Kadiri Jadi Simbol Spiritualitas Masyarakat Buton di Akhir Ramadan
- Bus Wisata Gratis, Dishub Baubau Dongkrak Kunjungan Libur Idulfitri 2026 ke Pantai Nirwana dan Batu Sori Yang Jadi Favorit Warga dan Wisatawan
Pesta adat Kande-Kandea sendiri merupakan tradisi masyarakat Buton yang telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan keberkahan hidup. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga sekaligus menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang kuat secara sosial dan ekonomi.
Sinergi antara budaya dan pembangunan, menurut Wawali, menjadi kunci dalam menciptakan kemajuan daerah yang berkelanjutan.(*)
baca berita lainnya:
Walikota Baubau H Yusran Fahim Bersama Forkopimda Bahas Strategi Jaga Stabilitas dan Pariwisata Daerah
ByArdi Toris
Apr 5, 2026
BAUBAU, BAUBAUPOST.COM- Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah melalui penguatan sinergi lintas sektor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat koordinasi yang digelar di kawasan Monumen Oputa Yi Koo, Kotamara, Minggu (5/4/2026). “Walikota Baubau H Yusran Fahim Bersama Forkopimda Bahas Strategi Jaga Stabilitas dan Pariwisata Daerah,”
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, dan dihadiri jajaran pimpinan daerah sebagai bagian dari upaya merespons dinamika strategis yang berkembang di wilayah Baubau.
Dalam forum tersebut, isu pengelolaan aset daerah justru menjadi salah satu pembahasan penting yang mendapat perhatian khusus. Pemerintah Kota Baubau mengungkapkan bahwa proses pengalihan aset dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan progres signifikan.
Sebagian besar aset, menurut Wali Kota, telah melalui tahap konfirmasi dua pekan sebelumnya. Sementara itu, proses administrasi untuk sisa aset ditargetkan rampung dalam bulan April 2026.
“Sebagian besar daftar aset sudah dikonfirmasi. Sisanya kita dorong agar selesai dalam waktu dekat supaya bisa segera dimanfaatkan,” ujar Yusran Fahim.
Ia menambahkan bahwa kesiapan pemerintah kota dalam mengelola aset tersebut tidak menjadi kendala berarti. Menurutnya, penataan sederhana sudah cukup untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset demi kepentingan publik.
“Saya kira tidak terlalu susah. Yang penting kita tata sedikit saja sudah bisa langsung dikelola dengan baik,” katanya.
Di sisi lain, penguatan stabilitas keamanan menjadi agenda utama dalam rapat tersebut. Wali Kota menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau keamanan terjaga, maka aktivitas ekonomi masyarakat juga akan berjalan lancar dan berkembang,” ujarnya menegaskan.
Pengawasan di titik-titik rawan konflik juga menjadi perhatian bersama. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi ketertiban masyarakat tetap kondusif, terutama dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata yang tengah digencarkan.
Menurut Yusran, sinkronisasi antarinstansi menjadi kunci agar pembangunan di berbagai sektor, termasuk pariwisata, dapat berjalan selaras dengan kondisi keamanan.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu, Ketua DPRD Ardin Jufri, Kapolres Mayestika Hidayat, serta unsur TNI, kejaksaan, dan perangkat daerah lainnya.
Secara historis, pendekatan kolaboratif melalui forum seperti Forkopimda bukan hal baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sejak era reformasi pasca Reformasi 1998, koordinasi lintas institusi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daerah.
Bahkan, secara global, model koordinasi serupa juga diterapkan di berbagai negara untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi, seperti melalui mekanisme inter-agency coordination di Amerika Serikat dan dewan keamanan regional di Eropa.
baca juga:
- Pasca Lebaran, Polres Baubau Perkuat Mental Personel Lewat Binrohtal
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios dan Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Temui BPJN Sultra Bahas Integrasi Jalan Nasional untuk Dorong Ekonomi, Konektivitas Jadi Kunci
Dalam konteks nasional, stabilitas daerah terbukti berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Data pemerintah menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat keamanan tinggi cenderung memiliki investasi lebih stabil dan pertumbuhan sektor riil yang lebih cepat.
Oleh karena itu, langkah Pemerintah Kota Baubau memperkuat sinergi Forkopimda dinilai sebagai strategi penting untuk menjaga momentum pembangunan di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.
Dengan adanya percepatan pengalihan aset serta penguatan koordinasi keamanan, Pemerintah Kota Baubau diharapkan mampu memperluas ruang pembangunan, khususnya dalam peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat.(*)
