BAUBAU, BAUBAUPOST.COM — Penguatan konektivitas wilayah dan penataan ruang menjadi kunci utama dalam mendorong Kota Baubau sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan Sulawesi Tenggara. Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Baubau Tahun 2027 yang digelar di aula Kantor Wali Kota Baubau, Senin (8/4/2026). “Pesan Anggota DPD RI Amirul Tamim di Musrenbang RKPD 2027 Pembangunan Baubau Harus Berbasis Kekuatan Rakyat,”
Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, MZ. Amirul Tamim, dalam forum tersebut menegaskan pentingnya langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat sektor transportasi, khususnya transportasi udara, guna meningkatkan konektivitas Baubau dengan daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, konektivitas yang baik akan memperkuat posisi tawar Baubau sebagai pusat ekonomi dan simpul pertumbuhan kawasan di masa depan.
“Aksesibilitas menjadi kunci. Tanpa konektivitas yang kuat, potensi daerah tidak akan berkembang maksimal,” ujarnya dalam forum tersebut.
Selain konektivitas, Amirul Tamim juga menyoroti pentingnya optimalisasi wilayah hinterland atau daerah penyangga yang berada di sekitar Kota Baubau, termasuk Kabupaten Buton Selatan.
Ia menilai, wilayah hinterland dapat difungsikan secara maksimal sebagai kawasan strategis, baik untuk kepentingan pertahanan dan keamanan maupun sebagai pusat logistik dan pergudangan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam penataan ruang dan pembangunan infrastruktur pada masa sekarang akan berdampak panjang bagi generasi mendatang.
“Jika kita salah dalam meletakkan dasar pembangunan dan tata ruang hari ini, maka harganya akan dibayar mahal oleh generasi mendatang,” tegasnya.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Amirul Tamim juga menyoroti pentingnya penataan kawasan strategis seperti Pantai Kamali, Kotamara Baubau, Palagimata, dan Wantiro.
Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ruang publik yang berpihak pada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia menegaskan bahwa pengembangan kawasan strategis tidak selalu membutuhkan anggaran besar apabila dirancang secara matang melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan tenaga teknokrat.
“Efisiensi bukan alasan untuk tidak berbuat dalam membangun Kota Baubau,” kata Amirul Tamim.
Dalam pemaparannya, ia juga mengingatkan aparatur pemerintah agar tidak semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam merancang program pembangunan.
Menurutnya, pendekatan pembangunan harus berbasis pada kemampuan dan potensi ekonomi masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan.
“Jangan hanya menghitung APBD, tetapi hitung juga kemampuan masyarakat,” ujarnya.
Secara historis, konsep pembangunan berbasis masyarakat dan efisiensi anggaran telah menjadi perhatian global sejak era reformasi sektor publik pada dekade 1990-an, yang mendorong lahirnya paradigma good governance di berbagai negara.
Di Indonesia sendiri, pendekatan tersebut mulai diperkuat pasca-era Reformasi 1998, yang menandai perubahan sistem pemerintahan menuju desentralisasi dan otonomi daerah.
Kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Otonomi Daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Baubau, untuk lebih inovatif dalam merancang pembangunan berbasis potensi lokal.
baca juga:
- Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Minta ASN Jaga Kinerja dan Layanan Publik
- Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Diminta Beri Rekomendasi Strategis
Dalam konteks global, kota-kota pesisir di berbagai negara seperti di Asia Tenggara juga mengandalkan penguatan konektivitas dan tata ruang sebagai strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Amirul Tamim menilai, Baubau memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak tersebut, terlebih dengan posisinya yang strategis dan potensinya sebagai calon ibu kota provinsi di masa depan.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan Pemerintah Kota Baubau dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya adaptif terhadap keterbatasan anggaran, tetapi juga inovatif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.(*)
baca berita lainnya:
Dari Kande-kandea Tampuna, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Soroti Harga Pangan dan Kemandirian Daerah
ByPrasetio Miliyardi
Apr 10, 2026
BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, menegaskan komitmen pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pinggiran saat menghadiri pesta adat Kande-Kandea di Baruga Tampuna, Senin malam (6/4/2026). “Dari Kande-kandea Tampuna, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Soroti Harga Pangan dan Kemandirian Daerah,”
Penegasan tersebut disampaikan di hadapan masyarakat Kelurahan Tampuna yang menyambut kehadiran pemerintah daerah dalam suasana penuh kekeluargaan. Momentum budaya ini dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan warga terkait arah pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Wawali menekankan bahwa Kota Baubau yang terdiri dari 43 kelurahan harus dibangun secara adil tanpa memandang letak geografis.
“Kami tidak akan melupakan wilayah yang berada di ujung kota. Pembangunan harus merata dan dirasakan seluruh masyarakat,” ujar Wa Ode Hamsinah Bolu.
Ia menjelaskan, pemerintah kota saat ini tengah memprioritaskan sejumlah sektor dasar, di antaranya penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan lingkungan, pembangunan irigasi guna mendukung pertanian, serta perbaikan akses jalan bagi wilayah pinggiran.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka menengah pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam konteks ketahanan pangan, Tampuna dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu basis produksi pertanian di Kota Baubau. Hal ini menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan lokal.
“Kita belajar dari pengalaman, ketika pasokan bergantung dari luar daerah, harga bisa melonjak. Kita ingin produksi lokal diperkuat,” katanya.
Ia mencontohkan lonjakan harga telur yang sempat mencapai Rp100.000 per rak menjelang Idulfitri akibat keterbatasan pasokan dari luar daerah.
Fenomena tersebut, menurutnya, bukan hanya terjadi di Baubau, tetapi juga mencerminkan tantangan nasional dalam menjaga stabilitas harga pangan. Secara historis, Indonesia beberapa kali mengalami gejolak harga pangan, termasuk saat krisis ekonomi 1998 dan gangguan distribusi global pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2022.
Di tingkat global, ketahanan pangan juga menjadi isu strategis. Organisasi Pangan Dunia (FAO) mencatat bahwa krisis pangan dunia kerap dipicu oleh konflik, perubahan iklim, serta gangguan rantai pasok internasional.
Karena itu, Wawali menilai penguatan produksi lokal menjadi langkah penting untuk menciptakan kemandirian daerah sekaligus menjaga stabilitas harga.
Selain isu pembangunan, Wawali juga mengapresiasi pelaksanaan tradisi Kande-Kandea yang dinilai sarat nilai kebersamaan dan rasa syukur masyarakat.
“Tradisi ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk syukur atas panen, kesehatan, dan keamanan yang kita rasakan bersama,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Tampuna kali ini merupakan yang kedua, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat.
Sejumlah capaian pembangunan juga mulai dirasakan warga, salah satunya kehadiran infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) yang meningkatkan akses komunikasi di wilayah tersebut.
Meski demikian, ia mengakui masih ada harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah, kata dia, terus berupaya merealisasikan program pembangunan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
“Kami memahami masih ada kekurangan. Namun, semua sedang berproses dan akan terus kami perjuangkan,” tuturnya.
baca juga:
- Malona Kadiri Jadi Simbol Spiritualitas Masyarakat Buton di Akhir Ramadan
- Bus Wisata Gratis, Dishub Baubau Dongkrak Kunjungan Libur Idulfitri 2026 ke Pantai Nirwana dan Batu Sori Yang Jadi Favorit Warga dan Wisatawan
Pesta adat Kande-Kandea sendiri merupakan tradisi masyarakat Buton yang telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan keberkahan hidup. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga sekaligus menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang kuat secara sosial dan ekonomi.
Sinergi antara budaya dan pembangunan, menurut Wawali, menjadi kunci dalam menciptakan kemajuan daerah yang berkelanjutan.(*)
