BAUBAU, BAUBAUPOST.COM — Kota Baubau memasuki tahap krusial dalam penilaian kinerja kepala daerah tingkat nasional setelah tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri melakukan verifikasi lapangan, Senin (8/4/2026). Tahap ini menjadi penentu akhir atas capaian daerah dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan angka kemiskinan. “Tekan Pengangguran, Baubau Lolos Nominasi Nasional, Verifikasi Lapangan BSKDN Kemendagri Dimulai.”
Verifikasi tersebut dilakukan menyusul keberhasilan Baubau melewati tahapan presentasi awal dan wawancara daring bersama Wakil Wali Kota. Dari seluruh wilayah Sulawesi, hanya tiga daerah yang lolos ke tahap ini, yakni Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Kolaka, dan Kota Baubau.
Analis SDMA Ahli Pertama BSKDN, Raheldin Rosrith Fraidy Aiyal, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan validitas data yang telah disampaikan pemerintah daerah sebelumnya.
“Kami memastikan apakah dokumen yang dipaparkan sesuai dengan fakta di lapangan. Ini tahap penting sebelum penilaian akhir,” ujar Raheldin.
Ia menambahkan, hasil sementara menunjukkan capaian Baubau cukup menonjol dibandingkan daerah lain, khususnya dalam menekan angka pengangguran secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Secara historis, data nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia sempat meningkat tajam pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga menyentuh lebih dari 7 persen, sebelum berangsur turun pada tahun-tahun berikutnya. Tren penurunan ini juga terjadi di berbagai daerah, termasuk Baubau.
Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Baubau mencatat penurunan TPT dari sekitar 8 persen pada 2022 menjadi 6 persen pada 2025. Capaian tersebut dinilai sejalan dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan penguatan sektor ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Baubau, Amalia, menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor.
“Penurunan pengangguran tidak hanya bertumpu pada satu OPD, tetapi melibatkan banyak pihak, mulai dari pelatihan UMKM hingga dukungan sektor perikanan,” kata Amalia.
Ia menjelaskan, sejumlah organisasi perangkat daerah turut berperan aktif, di antaranya dinas yang menangani UMKM, perikanan, serta sektor teknis lainnya yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian tim verifikator adalah aplikasi Layanan Konseling Karier Tenaga Kerja (LAKORETE). Aplikasi ini mempermudah pencari kerja dalam mengakses layanan dan mempercepat proses administrasi ketenagakerjaan.
“Melalui inovasi ini, masyarakat dapat melapor secara mandiri dan proses penerbitan kartu kerja menjadi lebih cepat dan efisien,” ujar Raheldin.
Di tingkat global, Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization mencatat bahwa pemulihan pasar tenaga kerja pascapandemi menjadi tantangan banyak negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Upaya yang dilakukan Baubau dinilai sejalan dengan tren global tersebut.
Selain inovasi, dukungan anggaran juga menjadi faktor penting. Pemerintah Kota Baubau mengalokasikan sekitar 1,7 persen dari total APBD untuk program yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja.
Amalia menambahkan, capaian ini semakin membanggakan karena Baubau mampu bersaing dan mengungguli kota-kota besar di Sulawesi seperti Makassar, Kendari, Bitung, dan Palopo dalam tahap seleksi regional.
baca juga:
- Dari Kande-kandea Tampuna, Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Soroti Harga Pangan dan…
- Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Diminta Beri Rekomendasi Strategis
“Alhamdulillah, Baubau keluar sebagai daerah terbaik kategori kota di regional Sulawesi,” ujarnya.
Dengan hasil verifikasi yang menunjukkan kesesuaian data dan implementasi di lapangan, Pemerintah Kota Baubau optimistis dapat meraih penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri.
Tahapan ini menjadi penentu akhir sebelum pengumuman resmi oleh Kemendagri, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan daerah dalam mengelola isu ketenagakerjaan secara berkelanjutan.(*)
baca berita lainnya:
Musrenbang RKPD 2027, Amirul Tamim Soroti Tata Ruang dan Akses Transportasi Udara dan Hinterland Jadi Kunci Masa Depan Baubau
BAUBAU, DURASITIMES.COM — Penguatan konektivitas wilayah dan penataan ruang menjadi kunci utama dalam mendorong Kota Baubau sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan Sulawesi Tenggara. Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Baubau Tahun 2027 yang digelar di aula Kantor Wali Kota Baubau, Senin (8/4/2026). “Musrenbang RKPD 2027, Amirul Tamim Soroti Tata Ruang dan Akses Transportasi Udara dan Hinterland Jadi Kunci Masa Depan Baubau,”
Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, MZ. Amirul Tamim, dalam forum tersebut menegaskan pentingnya langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat sektor transportasi, khususnya transportasi udara, guna meningkatkan konektivitas Baubau dengan daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, konektivitas yang baik akan memperkuat posisi tawar Baubau sebagai pusat ekonomi dan simpul pertumbuhan kawasan di masa depan.
“Aksesibilitas menjadi kunci. Tanpa konektivitas yang kuat, potensi daerah tidak akan berkembang maksimal,” ujarnya dalam forum tersebut.
Selain konektivitas, Amirul Tamim juga menyoroti pentingnya optimalisasi wilayah hinterland atau daerah penyangga yang berada di sekitar Kota Baubau, termasuk Kabupaten Buton Selatan.
Ia menilai, wilayah hinterland dapat difungsikan secara maksimal sebagai kawasan strategis, baik untuk kepentingan pertahanan dan keamanan maupun sebagai pusat logistik dan pergudangan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam penataan ruang dan pembangunan infrastruktur pada masa sekarang akan berdampak panjang bagi generasi mendatang.
“Jika kita salah dalam meletakkan dasar pembangunan dan tata ruang hari ini, maka harganya akan dibayar mahal oleh generasi mendatang,” tegasnya.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Amirul Tamim juga menyoroti pentingnya penataan kawasan strategis seperti Pantai Kamali, Kotamara Baubau, Palagimata, dan Wantiro.
Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ruang publik yang berpihak pada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia menegaskan bahwa pengembangan kawasan strategis tidak selalu membutuhkan anggaran besar apabila dirancang secara matang melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan tenaga teknokrat.
“Efisiensi bukan alasan untuk tidak berbuat dalam membangun Kota Baubau,” kata Amirul Tamim.
Dalam pemaparannya, ia juga mengingatkan aparatur pemerintah agar tidak semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam merancang program pembangunan.
Menurutnya, pendekatan pembangunan harus berbasis pada kemampuan dan potensi ekonomi masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan.
“Jangan hanya menghitung APBD, tetapi hitung juga kemampuan masyarakat,” ujarnya.
Secara historis, konsep pembangunan berbasis masyarakat dan efisiensi anggaran telah menjadi perhatian global sejak era reformasi sektor publik pada dekade 1990-an, yang mendorong lahirnya paradigma good governance di berbagai negara.
Di Indonesia sendiri, pendekatan tersebut mulai diperkuat pasca-era Reformasi 1998, yang menandai perubahan sistem pemerintahan menuju desentralisasi dan otonomi daerah.
baca juga:
- Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Diminta Beri Rekomendasi Strategis
- Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Minta ASN Jaga Kinerja dan Layanan Publik
Kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Otonomi Daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Baubau, untuk lebih inovatif dalam merancang pembangunan berbasis potensi lokal.
Dalam konteks global, kota-kota pesisir di berbagai negara seperti di Asia Tenggara juga mengandalkan penguatan konektivitas dan tata ruang sebagai strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Amirul Tamim menilai, Baubau memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak tersebut, terlebih dengan posisinya yang strategis dan potensinya sebagai calon ibu kota provinsi di masa depan.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan Pemerintah Kota Baubau dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya adaptif terhadap keterbatasan anggaran, tetapi juga inovatif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.(*)
