F09.1 Kades Palahidu Barat La Amasida pimpin rombongan deffile Desa palahidu Barat pada pelaksanaan Festival Pulau Tukang Besi beberapa waktu laluKades Palahidu Barat, La Amasida, pimpin rombongan deffile Desa palahidu Barat pada pelaksanaan Festival Pulau Tukang Besi beberapa waktu lalu

Peliput: Duriani

WAKATOBI, BP – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Wakatobi enggan menandatangani laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan masih dikelola Pelaksana Tugas (Plt) Kades dimasing-masing Desa.

Ada sekitar 15 kades di Wakatobi dilantik bulan Desember 2016, sementara Plt Kades di 15 desa itu mengelola ADD/DD sejak awal tahun 2016. Bahkan meskipun sudah ada kades devinitif, Plt Kades masih berkuasa menjalankan program dan mencairkan anggaran.

La Amasida, Kades Palahidu Barat Kecamatan Binongko salah seorang kades yang dilantik bulan Desember 2016 secara tegas tidak ingin terjebak dengan penggunaan ADD/DD tahun 2016. Pasalnya, masyarakat di desanya mencurigai pengelolaan ADD/DD di Desa Palahidu Barat, karena menemukan volume program fisik yang tidak sebanding dengan besarnya anggaran.

“Saya tidak mau tandatangan pertanggung jawaban ADD/DD tahun 2016 di desaku. Ada beberapa program fisik, masyarakat curigai tidak beres karena volume dan anggaran tidak sebanding. Lalu Plt Kades sebelumnya masih mencairkan anggaran meskipun saya sudah dilantik jadi kades devinitif,” tegas La Amasida, beberapa waktu lalu.

Ditempat yang berbedah, Kepala Inspektorat Kabupaten Wakatobi, Juhaidin SE, membenarkan ada beberapa kades mengadu di Inspektorat terkait pertanggung jawaban pelaksanaan ADD/DD tahun 2016. Sehingga pihaknya telah mengumpulkan data pendukung untuk menindak lanjuti di lapangan.

“Memang benar, kita sudah menerima laporan dari beberapa kades terkait masalah itu. Bahkan ada kades yang sudah melapor di Kejaksaan Negeri Wakatobi. Kita di Inspektorat, sementara kumpul data setelah itu kita turun di lapangan. Kita pastikan dulu di lapangan program apa saja yang dipertanyakan masyarakat. Baru kita lihat anggarannya apa sesuai dengan APBDes yang disepakati atau tidak,” ujar Juhaidin, di Wangi-Wangi (7/4).

Menurut mantan Plt Sekda Wakatobi tersebut, pihaknya bukan hanya mengawasi seluruh pelaksanaan program bersumber dari APBD. Namun juga melakukan pendampingan. “Kita juga sebagai pendamping, jika ada masalah maka kita lihat dulu dimana letak kesalahannya. Jika ditemukan ada kesalahan maka kita singatkan untuk diperbaiki,” tutupnya.(*)

Visited 1 times, 1 visit(s) today