Pengelolaan Anggaran Akuntabel, Bawaslu Buton Sabet Penghargaan KPPN

BUTON, BAUBAUPOST.COM  – Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai satuan kerja dengan pengelolaan keuangan terbaik pada kategori pagu anggaran rendah. Pengakuan tersebut diberikan atas keberhasilan institusi itu merealisasikan anggaran dan menyusun pelaporan keuangan secara tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku. “Pengelolaan Anggaran Akuntabel, Bawaslu Buton Sabet Penghargaan KPPN,”

Penghargaan yang diterima pada akhir 2025 itu menjadi indikator bahwa penguatan tata kelola keuangan di lingkungan lembaga pemerintah terus menunjukkan hasil positif. Di Indonesia, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran negara menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas publik yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir melalui digitalisasi sistem keuangan dan pelaporan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton, La Ode Nur Adiwijaya, S.Sos., M.Si., mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja sama seluruh jajaran sekretariat dalam menjaga disiplin administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. “Alhamdulillah, dengan semangat seluruh staf, kami bisa mendapatkan penghargaan dari KPPN terkait pengelolaan keuangan terbaik pada kategori pagu rendah,” ujarnya usai menerima penghargaan di Kantor KPPN Baubau, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan kategori pagu rendah diperuntukkan bagi satuan kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar. Dalam penilaian tersebut, Bawaslu Kabupaten Buton dinilai mampu menjaga ketepatan realisasi penggunaan anggaran sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan administrasi keuangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Menurut Nur Adiwijaya, salah satu faktor yang mendukung capaian itu adalah penerapan Cash Management System (CMS) dalam setiap transaksi keuangan. “Kami menggunakan CMS, sehingga transaksi dilakukan langsung melalui sistem perbankan, bukan secara tunai. Itu juga membantu meningkatkan nilai indeks pengelolaan anggaran kami,” katanya.

Penggunaan sistem pembayaran non tunai melalui CMS sejalan dengan tren nasional dalam modernisasi pengelolaan keuangan negara. Berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia telah memanfaatkan layanan digital perbankan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun transaksi manual.

Secara historis di tingkat internasional, lembaga-lembaga publik di berbagai negara juga terus mengadopsi sistem electronic financial management dan digital treasury sebagai bagian dari praktik good governance. Organisasi internasional seperti Bank Dunia dan OECD selama bertahun-tahun mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sektor publik guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran.

baca juga:

1. H Yusran Fahim Terpilih Kembali, PPP Baubau Bidik Kursi Lebih Banyak di Pemilu 2029
2. Bahlil Mantap Maju Caleg 2029, Targetkan Kebangkitan Golkar di Papua

La Ode Nur Adiwijaya berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dicapai, tetapi juga menjadi dorongan untuk mempertahankan standar pengelolaan anggaran yang profesional. “Harapan kami, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus melakukan pengelolaan anggaran yang baik dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Ia menambahkan seluruh jajaran sekretariat berkomitmen menjaga kualitas tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel pada masa mendatang. “Kami berharap capaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh staf untuk terus mempertahankan pengelolaan anggaran yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.(*)

baca berita lainnya:

BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Persoalan bantuan sosial dan kerusakan infrastruktur mendominasi aspirasi warga dalam kegiatan reses masa sidang II Tahun 2026 anggota DPRD Kota Baubau yang digelar di Aula Kantor Camat Kokalukuna, Jumat (22/5/2026). Warga berharap berbagai usulan yang selama ini disampaikan dapat diprioritaskan dalam penyusunan anggaran daerah tahun 2027. “Warga Kokalukuna Curhat Soal Bansos dan Infrastruktur SaaT Reses DPRD Baubau H Masri,”

Camat Kokalukuna Muslidin mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya harapan warga terhadap percepatan realisasi program pembangunan maupun bantuan sosial di wilayah mereka. Menurut dia, masyarakat menilai jalur reses DPRD lebih memungkinkan aspirasi dikawal secara langsung dibanding proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang tahapannya cukup panjang.

“Antusias masyarakat luar biasa. Mereka berharap usulan yang selama ini disampaikan bisa diprioritaskan dan dikawal langsung oleh anggota DPRD,” ujar Muslidin.

Dalam forum tersebut, anggota DPRD Kota Baubau Drs H Masri menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dibahas bersama pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2027. Ia menyebutkan sebagian besar usulan sebenarnya telah masuk dalam Musrenbang Februari lalu, namun melalui reses pihaknya dapat melihat langsung kebutuhan yang paling mendesak di lapangan.

Masri menjelaskan, usulan pembangunan fisik masih menjadi perhatian utama masyarakat, terutama terkait fasilitas umum dan gedung yang mengalami kerusakan berat. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi prioritas pemerintah daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Kalau ada gedung yang sudah rusak berat tentu lebih diprioritaskan,” katanya.

Selain infrastruktur, warga juga menyoroti sistem pendataan bantuan sosial berbasis desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat. Sejumlah keluarga disebut kehilangan bantuan hanya karena salah satu anggota keluarga telah bekerja, padahal pendapatan yang diperoleh masih tergolong rendah.

“Kasihan kalau hanya karena satu orang bekerja lalu bantuan keluarga lainnya terputus, apalagi kalau penghasilannya masih di bawah UMR,” ujar Masri.

Secara historis, persoalan validitas data bantuan sosial bukan hanya terjadi di Baubau, tetapi juga menjadi tantangan nasional sejak pemerintah mulai menerapkan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) beberapa tahun terakhir. Di tingkat internasional, sejumlah negara berkembang seperti India dan Brasil juga menghadapi persoalan serupa dalam proses digitalisasi data penerima bantuan sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah Indonesia sendiri sejak masa pandemi Covid-19 terus melakukan pembaruan data sosial ekonomi masyarakat untuk meminimalkan kesalahan distribusi bantuan.

BACA JUGA:

1. Raperda Prioritas dan Pengawasan Publik Warnai Dua Masa Sidang DPRD Busel
2. Jumhur Hidayat Resmi Jadi Menteri LH, Aktivis Buruh Masuk Kabinet

Masri menambahkan, tugas anggota DPRD tidak hanya menyerap aspirasi melalui forum resmi, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan ketika menghadapi persoalan di lapangan. Ia turut mengapresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mulai menindaklanjuti sejumlah usulan masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan melalui DPRD Kota Baubau.(*)