SULTRA, BP- Gubernur Ali Mazi mengikuti Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Setelah dua tahun tidak lagi mengimpor beras, Indonesia sudah harus melangkah lebih maju untuk memperkuat sektor pertanian dengan skala ekonomi dan teknologi. Cara yang akan menekan biaya produksi sehingga harga jual lebih kompetitif.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., bersama 33 gubernur lainnya, dan bupati/walikota se-Indonesia menghadiri secara virtual Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, dari Istana Negara, Senin 11 Januari 2021.
Dari Ruang Merah Putih, Rujab Gubernur Sultra, Gubernur Ali Mazi didampingi Sekda Prov. Sultra Nur Endang Abbas, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sultra Muhammad Djudul, Kadis Perkebunan dan Holtikultura Prov. Sultra La Haruna, Sekretaris Bappeda Prov. Sultra Waode Muslihatun, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra Sulwan Abunawas, beserta staf masing-masing.
Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 ini juga dihadiri secara langsung oleh 250 orang pejabat negara, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Daniel Johan, Mitra Kementerian Pertanian dan Jajaran Kementerian Pertanian. Selain itu secara virtual diikuti 1.250 orang peserta se-Indonesia.
Di masa pandemi saat ini, sektor pertanian menempati posisi sentral. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang sejumlah lebih dari 270 juta jiwa mengharuskan pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius. “Skala luas dan teknologi pertanian dipakai betul. Itulah cara-cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain,” demikian kata Presiden Joko Widodo pada kesempatan pertama sesi pembukaan, dalam Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021.
Peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh. Dengan cara itu maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor. “Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan.”
Pembangunan pertanian kini tak lagi bisa hanya dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Maka, menurut Presiden Joko Widodo, apa yang dibutuhkan oleh negara kita ialah membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru.
“Oleh sebab itu kenapa saya dorong Food Estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah harus selesai. Kita mau evaluasi masalahnya apa, teknologinya yang kurang apa, karena ini akan menjadi contoh,” imbuh Presiden Joko Widodo.
Permasalahan utama yang dihadapi para petani lokal selama ini ialah tidak kompetitifnya harga komoditas yang mereka hasilkan. Biaya pokok produksi yang tinggi oleh karena produksi yang dilakukan dalam jumlah sedikit menyebabkan komoditas lokal kalah bersaing dengan komoditas impor. Padahal untuk subsidi pupuk, Pemerintah menganggarkan 33 triliun setiap tahun.
baca juga: Jembatan Buton-Muna, “Golden Gate” dari Sultra
Peningkatan skala ekonomi sehingga para petani yang nantinya terhimpun dalam kelompok tani besar memiliki nilai tukar petani yang lebih besar sekaligus meningkatkan jumlah produksi. “Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas,” tutur Presiden. []