BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-12 Kabupaten Buton Selatan sebagai momentum memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan daerah yang sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., saat memimpin Upacara HUT Ke-12 Kabupaten Buton Selatan di Batauga, Kamis (23/7/2026). “HUT Ke-12 Buton Selatan, Bupati H Muh Adios Tegaskan Akselerasi Pembangunan Daerah,”
Mengusung tema “Bersama Membangun Buton Selatan yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing,” pemerintah daerah menegaskan arah pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan, penguatan pelayanan publik, pelestarian budaya lokal, pembangunan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi potensi unggulan daerah. Menurut Bupati, tema tersebut menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan secara berkelanjutan.
“Momentum Hari Jadi ke-12 ini harus menjadi titik tolak untuk bekerja lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih kolaboratif,” tegas H. Muhammad Adios. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Buton Selatan sebagai daerah kepulauan, di antaranya peningkatan konektivitas antarwilayah, pemerataan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan investasi, hingga penguatan ekonomi lokal yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan.
“Dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan doa seluruh masyarakat, saya yakin Kabupaten Buton Selatan mampu menghadapi berbagai tantangan, memanfaatkan setiap peluang, serta mewujudkan cita-cita menjadi daerah yang semakin sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing,” ujar Bupati. Ia juga mengajak aparatur sipil negara meningkatkan integritas, disiplin, profesionalisme, dan semangat melayani masyarakat, sementara generasi muda didorong terus mengembangkan kompetensi serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan identitas budaya daerah.
Bupati juga mengingatkan bahwa lahirnya Kabupaten Buton Selatan merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, ia menyampaikan penghormatan kepada para pejuang pemekaran, pendiri daerah, para pemimpin terdahulu, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap perjalanan daerah sejak berdiri. “Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Buton Selatan, saya menyampaikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pejuang pemekaran dan pendiri daerah,” katanya.
Selama 12 tahun terakhir, lanjut Bupati, berbagai capaian pembangunan telah diwujudkan melalui penguatan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, perluasan pelayanan publik, serta pengembangan sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Menurutnya, pelestarian budaya daerah juga tetap menjadi prioritas karena merupakan identitas sekaligus modal penting dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Secara historis, Kabupaten Buton Selatan resmi menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan daerah baru tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Di tingkat global, pendekatan pembangunan yang mengedepankan tata kelola pemerintahan, penguatan sumber daya manusia, pelestarian budaya, dan pembangunan berkelanjutan juga sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2015 sebagai agenda pembangunan dunia hingga 2030.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Perkuat Reformasi Birokrasi Dengan Lantik Sembilan Pejabat Pimpinan …
- Rapat Paripurna DPRD, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Ajak Seluruh Elemen Bersama Bangun Buton Selatan yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berdaya Saing
Upacara Hari Jadi Ke-12 Kabupaten Buton Selatan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat. Peringatan tersebut menjadi refleksi atas perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen seluruh komponen masyarakat untuk membawa Buton Selatan menjadi daerah yang semakin maju, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.(*)
baca berita lainnya:
Kepala BPBD Kabupaten Buton Selatan, Suharuddin Singka, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan agar penanganan bencana dapat berlangsung cepat sejak tahap pencegahan hingga penanggulangan. Menurutnya, seluruh posko kecamatan kini terhubung dengan Posko Induk BPBD Kabupaten Buton Selatan sehingga laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti selama 1×24 jam.
“Kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana di wilayahnya. BPBD siap memberikan pelayanan selama 1×24 jam,” tegas Suharuddin, Selasa (21/7/2026).
BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Basarnas, TNI, Polri, serta organisasi perangkat daerah terkait. Di sisi lain, tim Bidang Pencegahan diterjunkan untuk memetakan kawasan rawan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanganan awal kebakaran agar api tidak berkembang sebelum petugas tiba.
Berdasarkan hasil pemetaan, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan meliputi Desa Sandang Pangan di kawasan Rongi, Kecamatan Lapandewa, Pulau Siompu, serta Kecamatan Kadatua. Sementara kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan mencakup Bukit Lamando di Kecamatan Sampolawa, wilayah perbatasan Batauga dengan Kota Baubau, Waborobo, Lapandewa, Kadatua, Siompu, hingga Batuatas yang didominasi vegetasi kering dan padang ilalang.
“Di Kecamatan Sampolawa, khususnya Bukit Lamando, hampir setiap tahun terjadi kebakaran lahan karena didominasi padang ilalang. Api dari satu titik kecil dapat dengan cepat menyebar hingga puluhan hektare,” ujar Suharuddin.
Mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD menilai kondisi tahun ini relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena sebagian wilayah telah mendapatkan layanan air bersih dari PDAM. Namun, distribusi air bersih tetap disiapkan apabila terjadi penurunan debit sumber air di desa-desa yang membutuhkan.
“Jika terjadi kekurangan air bersih seperti tahun-tahun sebelumnya, BPBD siap mendistribusikan air bersih ke wilayah yang dapat dijangkau,” katanya.
Suharuddin menjelaskan, Kabupaten Buton Selatan memiliki potensi tujuh jenis bencana, yakni banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrem, gelombang laut, angin kencang, dan abrasi. Meski demikian, hingga pertengahan 2026 intensitas bencana di daerah tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. BPBD juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu merespons berbagai kondisi darurat secara cepat dan tepat.
Selain kesiapsiagaan operasional melalui dua unit mobil rescue, satu mobil L300, satu unit speed boat, serta tenda pleton dan tenda pengungsian, BPBD masih menunggu realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Program tersebut berupa pembangunan talud di Kelurahan Majapahit, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, serta Desa Molona, Kecamatan Siompu. Usulan yang diajukan sejak 2024 itu semula dijadwalkan terlaksana pada 2026, namun ditunda karena pemerintah pusat memprioritaskan penanganan bencana di daerah lain.
“Kami berharap program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dapat direalisasikan pada 2027. Usulan yang telah disetujui tidak dibatalkan, hanya menunggu penyesuaian skala prioritas pemerintah pusat,” pungkas Suharuddin.
baca juga:
- Pansel Umumkan Tiga Besar Kandidat JPT Pratama Buton Selatan 2026 untuk 10 Jabatan, Ini Dia Nama-namanya
- HUT Buton Selatan ke 12 Resmi Dimulai, Bupati Adios Targetkan Buton Selatan Makin Berdaya Saing
Secara historis, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi tertinggi di dunia. Data BNPB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen kejadian bencana nasional didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta tanah longsor. Sementara itu, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat peningkatan frekuensi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim global telah menyebabkan musim kemarau di berbagai kawasan dunia menjadi lebih panjang dan meningkatkan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut menjadikan langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan, serta edukasi masyarakat sebagai strategi utama untuk menekan dampak bencana sebelum memasuki puncak musim kemarau. (*)
