BUTON TENGAH, BAUBAUPOST.COM – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Tengah hingga awal Agustus 2026 menunjukkan tren yang positif. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mencatat sejumlah sektor pajak daerah telah mencapai lebih dari separuh target tahunan, didorong optimalisasi pemungutan pajak, penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta sinergi bersama pemerintah desa untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Realisasi PAD Buton Tengah Menguat di Semster 1 Tahun 2026, PBB dan PKB Jadi Penopang Utama, Digitalisasi Pajak Didorong,”

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buton Tengah, Hardiyanti, S.E., M.Si., mengatakan arah kebijakan pemerintah daerah saat ini berfokus pada penggalian potensi pendapatan agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat terus dikurangi. Upaya tersebut dijalankan melalui kerja sama seluruh OPD yang menjadi pengampu PAD, antara lain Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, RSUD, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Kami terus berkolaborasi dengan OPD pengampu PAD untuk menggali potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan. Arahan Bupati sangat jelas, yaitu bagaimana Buton Tengah bisa meningkatkan kemandirian fiskal dan tidak terus bergantung pada dana transfer,” ujar Hardiyanti kepada Baubau Post, Senin (4/8/2026).
Salah satu penyumbang terbesar PAD berasal dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dari target penerimaan sebesar Rp8 miliar pada tahun 2026, realisasi hingga awal Agustus telah mencapai sekitar Rp4 miliar atau 50 persen. Menurut Hardiyanti, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada masyarakat.
“Untuk PBB kami harus berkolaborasi dengan perangkat desa. Setelah SPPT selesai dicetak, langsung kami serahkan kepada pemerintah desa untuk didistribusikan kepada wajib pajak,” katanya.
Selain PBB-P2, penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga memberikan kontribusi signifikan. Dari target sebesar Rp1,4 miliar, realisasi penerimaan telah menyentuh sekitar Rp1 miliar. Capaian tersebut didukung pelayanan dan penagihan pajak kendaraan yang terus dilakukan oleh Samsat Kabupaten Buton Tengah.
“Opsen pajak dari PKB dan BBNKB dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp1 miliar. Tahun ini targetnya Rp1,4 miliar dan realisasinya sudah sekitar Rp1 miliar,” jelas Hardiyanti.
Ia menambahkan, beberapa jenis pajak daerah lainnya juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan terdapat sektor yang realisasinya telah melampaui 50 persen dari target tahun berjalan. Sebaliknya, pajak hotel dan restoran masih memberikan kontribusi relatif kecil karena jumlah objek pajaknya di Kabupaten Buton Tengah masih terbatas. Saat ini penyumbang utama PAD berasal dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ), PBB-P2, serta opsen PKB.
Untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus efektivitas pengelolaan pajak, Dinas Pendapatan juga mulai mempersiapkan sistem digitalisasi perpajakan daerah yang saat ini masih berada pada tahap uji coba sebelum diterapkan secara penuh.
“Kami sebenarnya sudah mengarah ke digitalisasi, hanya saja saat ini masih dalam tahap uji coba sebelum diterapkan secara penuh,” ungkapnya.
Secara historis, penguatan PAD menjadi agenda nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Regulasi tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, termasuk penerapan skema opsen PKB dan BBNKB untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Di tingkat internasional, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga menempatkan optimalisasi pendapatan daerah sebagai salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan melalui penguatan sumber-sumber pendapatan lokal.
baca juga:
- MTQ XXXI Sultra Jadi Ajang Buton Tengah Kenalkan Wisata dan Pendidikan
- TP-PKK Buton Tengah Umi Noranah Azhari Perluas Program Jumat Berkah ke Lima Pesantren
Melalui kolaborasi lintas OPD, dukungan pemerintah desa, optimalisasi penerimaan pajak, serta pengembangan layanan berbasis digital, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah optimistis realisasi PAD tahun 2026 akan terus meningkat. Kenaikan pendapatan daerah tersebut diharapkan memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperbesar ruang fiskal daerah dalam mendukung program-program prioritas bagi kesejahteraan masyarakat.(*)
baca berita lainnya:

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, Abdullah, S.Pd., mengatakan pemerintah daerah tetap menggelar berbagai kegiatan meskipun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Menurutnya, semangat memperingati hari kemerdekaan tidak diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Peringatan HUT RI tahun ini tetap kami laksanakan dengan penuh semangat, meski disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah,” ujar Abdullah kepada Baubau Post, Selasa (4/8/2026).
Selain Buteng Run, pemerintah daerah juga menggelar Turnamen Futsal Bupati Cup yang dimulai pada 7 Agustus hingga Oktober 2026. Turnamen tersebut diharapkan menjadi wadah mempererat persaudaraan antarpemuda sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat melalui olahraga.
Rangkaian kegiatan lainnya difokuskan pada penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui lomba lagu kebangsaan yang diikuti siswa tingkat SD, SMP, dan SMA di seluruh kecamatan. Para juara pertama, kedua, dan ketiga dari setiap kecamatan akan kembali bersaing pada tingkat kabupaten. Tidak hanya pelajar, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dijadwalkan mengikuti lomba serupa pada 7 Agustus 2026.
“Juara dari setiap kecamatan akan dipertandingkan kembali di tingkat kabupaten, sehingga kegiatan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air,” kata Abdullah.
Menurut Abdullah, pemerintah daerah juga tetap memprioritaskan agenda kenegaraan, seperti upacara peringatan detik-detik Proklamasi, apel kehormatan dan renungan suci (Taptu), malam ramah tamah, serta rangkaian kegiatan Gerakan Pramuka, mulai dari penaikan hingga penurunan Bendera Merah Putih. Seluruh kegiatan tersebut akan mendapat pemantauan khusus dari pemerintah daerah, terutama dari aspek keamanan dan ketertiban.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar seluruh rangkaian peringatan HUT Ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Buton Tengah berlangsung aman, tertib, dan lancar,” tegas Abdullah.
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus memiliki makna historis sebagai momentum mengenang Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Tradisi perayaan kemerdekaan melalui perlombaan, kegiatan seni, olahraga, hingga upacara bendera telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari budaya nasional dalam memperkuat persatuan serta nasionalisme masyarakat Indonesia.
baca juga:
- Bupati Azhari Serahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 kepada DPRD …
- Wabup Buton Tengah Muh Adam Basan Manfaatkan MTQ XXXI Sultra untuk Perkuat Syiar dan Promosi Daerah
Secara internasional, penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat seperti fun run telah menjadi bagian dari perayaan hari nasional di berbagai negara. Jepang, Amerika Serikat, Australia, hingga Singapura rutin memanfaatkan ajang lari massal sebagai media membangun gaya hidup sehat sekaligus memperkuat kohesi sosial. Konsep serupa kini semakin berkembang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Buton Tengah, yang menjadikan Buteng Run sebagai ikon baru perayaan HUT Kemerdekaan dengan menggabungkan semangat patriotisme, kebugaran, dan partisipasi masyarakat.(*)




Very interesting points you have remarked, regards for putting up.