BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital birokrasi, meningkatkan penyerapan anggaran, serta membuka peluang kerja luar negeri bagi generasi muda melalui berbagai kerja sama dengan pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Baubau, Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., saat memimpin apel pagi ASN lingkup Pemkot Baubau, Senin (15/6/2026). “Digitalisasi Birokrasi Jadi Fokus Utama Arahan Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah,”
Dalam kesempatan itu, Wawali memaparkan hasil kunjungan kerja bersama Wali Kota Baubau ke sejumlah kementerian di Jakarta, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hasil pertemuan tersebut diharapkan memperkuat pelayanan publik sekaligus membuka akses kerja ke luar negeri bagi warga Baubau yang belum memiliki pekerjaan.
“Kita harus mengawal seluruh bantuan dan program yang dijanjikan pemerintah pusat dengan data yang akurat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wa Ode Hamsinah Bolu.
Menurut Wawali, peluang kerja luar negeri menjadi salah satu alternatif strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara nasional, pemerintah melalui skema penempatan pekerja migran terus memperluas pasar kerja ke berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara di Eropa. Data pemerintah pusat menunjukkan remitansi pekerja migran Indonesia setiap tahun menyumbang miliaran dolar Amerika Serikat bagi perekonomian nasional.
Selain membahas peluang kerja global, Wawali juga mengingatkan seluruh OPD untuk mempercepat realisasi program dan penyerapan anggaran menjelang berakhirnya semester pertama Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan maupun anggaran pada akhir tahun.
“Jangan sampai ada utang tugas di penghujung tahun. Semua program harus dikawal dan diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.
Menghadapi proyeksi fiskal 2027 yang diperkirakan semakin ketat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta melakukan rekonsiliasi program, menetapkan prioritas pembangunan, serta memanfaatkan ruang fiskal secara lebih efektif. Arahan tersebut sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja negara yang beberapa tahun terakhir terus diterapkan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas keuangan nasional.
Pada sektor reformasi birokrasi, implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang mulai diberlakukan sejak 1 Juni 2026 menjadi perhatian utama. Wawali meminta seluruh pimpinan OPD segera mengevaluasi kendala yang menyebabkan penerapan TTE belum mencapai 100 persen. Dinas Perpustakaan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga diminta aktif mendampingi OPD lain dalam menyelesaikan persoalan teknis.
“Digitalisasi administrasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar Baubau dan Sulawesi Tenggara mampu menjadi daerah terdepan dalam pelayanan publik modern,” kata Wa Ode Hamsinah Bolu.
Baca juga:
- Polres Baubau Tegaskan Kasus Asmar Sebagai Korban Pembacokan dan Tersangka
- Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Dorong Digitalisasi Birokrasi dan Peluang Kerja Global
Transformasi digital pemerintahan sendiri telah menjadi tren global sejak satu dekade terakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui E-Government Development Index (EGDI) terus mendorong negara-negara mengembangkan layanan pemerintahan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indonesia pun dalam beberapa tahun terakhir terus mempercepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.
“Setiap ASN memiliki peran penting dalam organisasi. Seperti sekrup dalam sebuah pesawat besar, semuanya dibutuhkan agar pemerintahan berjalan dengan baik,” ujar Wawali mengingatkan pentingnya disiplin dan kolaborasi seluruh aparatur.(*)
baca berita lainnya:
Camat Bungi Hasrun Lepas Petugas SE2026, Tekankan Sinergi dengan Kelurahan
ByAndina Latief
Jun 18, 2026
BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Camat Bungi, Hasrun, S.IP., secara resmi melepas petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Senin (15/6/2026). Pelepasan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Bungi tersebut menandai dimulainya pengumpulan data aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. “Camat Bungi Hasrun Lepas Petugas SE2026, Tekankan Sinergi dengan Kelurahan,”
Hasrun menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis petugas, tetapi juga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah kelurahan serta masyarakat. Menurutnya, data yang akurat sangat dibutuhkan pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
“Koordinasi yang baik antara petugas, pemerintah kelurahan, dan masyarakat menjadi kunci kelancaran pendataan sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hasrun saat memberikan arahan kepada petugas.
Ia juga mengingatkan para petugas agar mengedepankan sikap santun selama menjalankan tugas di lapangan. Pendekatan yang humanis dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sehingga proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan informasi yang valid.
“Jika ada kendala di lapangan, secepatnya berkoordinasi dengan Ketua RT/RW, lurah setempat, atau pihak kecamatan agar persoalan yang dihadapi dapat segera ditangani,” tegas Hasrun.
Secara historis, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali. Indonesia telah melaksanakan sensus serupa pada 1986, 1996, 2006, dan 2016. Data hasil sensus tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional, mulai dari pengembangan usaha mikro hingga perencanaan investasi dan ketenagakerjaan.
Di tingkat global, pelaksanaan sensus ekonomi juga menjadi praktik umum di berbagai negara. Amerika Serikat, misalnya, menyelenggarakan Economic Census secara berkala melalui U.S. Census Bureau untuk memetakan struktur usaha dan perkembangan sektor ekonomi. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Statistics Division juga mendorong negara-negara anggota melaksanakan sensus ekonomi sebagai instrumen penting perencanaan pembangunan berkelanjutan.
baca juga:
- Polres Baubau Tegaskan Kasus Asmar Sebagai Korban Pembacokan dan Tersangka …
- Dishub Baubau Intensifkan Pengawasan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan dan Kawasan Khusus Berdasarkan Perwali Nomor 1 Tahun 2024
Hasrun berharap seluruh petugas SE2026 Kecamatan Bungi menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. “Kepercayaan masyarakat harus dijaga agar data yang diperoleh benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah,” katanya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kecamatan Bungi diharapkan mampu menghasilkan potret terkini kondisi ekonomi masyarakat Kota Baubau. Data tersebut nantinya menjadi rujukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
