JAKARTA, BAUBAUPOST.COM – BPJS Kesehatan terus memperkuat pemerataan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan meluncurkan program Layanan Ujung Negeri (LANURI) yang menyasar wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Baubau, program tersebut diwujudkan melalui delapan titik layanan yang tersebar di Kota Baubau dan enam kabupaten di Kepulauan Buton. “BPJS Kesehatan Optimalkan VIOLA dan BPJS Keliling di Kepulauan Buton Hingga Jangkau Wilayah 3T,”
Peluncuran LANURI dilaksanakan secara nasional pada Senin (13/7/2026). Program ini mengintegrasikan layanan administrasi JKN melalui Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) berbasis video conference serta layanan jemput bola BPJS Keliling, sehingga masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses tetap dapat memperoleh pelayanan secara mudah.
Di wilayah Kepulauan Buton, satu unit BPJS Keliling ditempatkan di Batalyon Infanteri TP 823/Raja Wakaaka, Kota Baubau, dan melayani 48 peserta. Sementara itu, layanan VIOLA dibuka di tujuh puskesmas, yakni Puskesmas Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat sebanyak 20 peserta; Puskesmas Waoleona, Kabupaten Buton satu peserta; Puskesmas Labasa, Kabupaten Muna 13 peserta; Puskesmas Tampara, Kabupaten Wakatobi 18 peserta; Puskesmas Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan 11 peserta; Puskesmas Talaga, Kabupaten Buton Tengah 24 peserta; serta Puskesmas Soloy Agung, Kabupaten Buton Utara delapan peserta.
Melalui layanan VIOLA, masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan petugas BPJS Kesehatan melalui video conference untuk mengurus administrasi kepesertaan JKN, memperoleh informasi, maupun menyampaikan pengaduan. Pelaksanaannya didukung berbagai pemangku kepentingan daerah dengan memanfaatkan fasilitas publik seperti puskesmas, kantor desa, kantor kecamatan, hingga sekolah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan LANURI merupakan bagian dari implementasi Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah dengan akses terbatas.
“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling merupakan wujud implementasi Layanan Ujung Negeri (LANURI). Hari ini layanan tersebut dilaksanakan serentak di 558 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Harapan kami, masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh akses layanan JKN yang mudah,” ujar Prihati.
Ia menjelaskan, layanan digital belum dapat diterapkan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia karena masih terdapat kendala jaringan telekomunikasi, kondisi geografis, serta rendahnya literasi digital di sejumlah daerah. Oleh karena itu, BPJS Keliling tetap menjadi solusi pelayanan langsung bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan daring. Secara nasional, sepanjang Januari hingga Mei 2026, layanan VIOLA telah dimanfaatkan sebanyak 218.729 kali, dengan mayoritas pengguna berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Prihati juga mengungkapkan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan telah mencapai 91,53 persen. Program tersebut berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan peserta JKN melalui berbagai inovasi serta penguatan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
baca juga:
- Kabid Dinkes Buton Selatan M Arafah Tegaskan Pelatihan PTM di Baubau Sesuai Juknis Pemerintah, IKRAR Kepton …
- Kampung KB Jadi Andalan, Baubau Borong Dua Penghargaan Tingkat Sultra
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengapresiasi inovasi BPJS Kesehatan tersebut dan menilai jaringan Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung layanan VIOLA maupun BPJS Keliling. Dukungan serupa juga disampaikan Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, yang menyatakan TNI siap mendukung pelaksanaan LANURI melalui fasilitas kesehatan milik TNI, kapal rumah sakit, tenaga kesehatan, serta sekitar 76 ribu personel Babinsa agar akses layanan JKN semakin merata hingga pelosok negeri.(*)
baca berita lainnya:
Baubau Raih Dua Penghargaan BKKBN Berkat Penguatan Kampung KB
BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kota Baubau kembali mencatatkan prestasi di bidang pembangunan keluarga setelah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menerima dua penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan memperkuat Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) melalui kolaborasi lintas sektor. “Baubau Raih Dua Penghargaan BKKBN Berkat Penguatan Kampung KB,”
Dua penghargaan itu masing-masing diberikan kepada Kampung Keluarga Berkualitas Bataraguru, Kecamatan Wolio, sebagai Juara I Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, serta kepada DP3AKB Kota Baubau atas komitmen dalam memperkuat dan mengembangkan Program Kampung KB melalui sinergi berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala DP3AKB Kota Baubau, Abdul Rahman, mengatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari keterlibatan seluruh OPD yang menghadirkan berbagai layanan dasar di setiap Kampung KB. Menurutnya, konsep Kampung KB tidak hanya berfokus pada program keluarga berencana, tetapi menjadi pusat integrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Kita mencoba bagaimana seluruh kelurahan di Kota Baubau menjadi Kampung KB. Ketika ada Kampung KB, sesungguhnya di situ ada kerja sama lintas sektoral. Jadi bukan hanya DP3AKB yang bekerja, tetapi semua OPD hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Abdul Rahman kepada Baubau Post, Rabu (8/7/2026).
Pemerintah Kota Baubau menargetkan seluruh 43 kelurahan menjadi Kampung KB Berkualitas. Untuk mencapai target tersebut, DP3AKB menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam pemenuhan dokumen kependudukan anak berupa akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Di bidang kesehatan, kolaborasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan melalui penguatan pelayanan Posyandu bagi balita, remaja, hingga lanjut usia.
Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan edukasi pengelolaan sampah organik dan anorganik guna menciptakan lingkungan yang sehat. Kementerian Agama dilibatkan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini, sementara Dinas Perumahan mendorong penyediaan sanitasi dan jamban layak. Dinas Pendidikan bersama pemerintah kelurahan, RT, dan RW juga memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan.
“Semua pelayanan itu kita hadirkan di Kampung KB. Dengan kolaborasi berbagai OPD, program yang menjadi visi Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, dapat diwujudkan. Alhamdulillah, kerja sama ini mendapat apresiasi dari Kementerian melalui penghargaan yang kami terima,” kata Abdul Rahman.
Secara historis, Program Kampung KB pertama kali diluncurkan Pemerintah Indonesia pada 14 Januari 2016 sebagai strategi nasional untuk mengintegrasikan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta pelayanan lintas sektor hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dalam perkembangannya, program tersebut bertransformasi menjadi Kampung Keluarga Berkualitas yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan stunting, penguatan ekonomi keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak. Sejalan dengan itu, berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura juga mengembangkan kebijakan pembangunan keluarga berbasis komunitas sebagai upaya menghadapi tantangan perubahan demografi, penurunan angka kelahiran, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
baca juga:
- Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Serahkan Hadiah Lomba Kebun Dapur Ibu, Dorong Ketahanan …
- Dr Mohammad Tasdik Jabat Plt Kalak BPBD Baubau, Pastikan Kesiapsiagaan Kebencanaan Tetap Berjalan
Keberhasilan Kota Baubau meraih dua penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memperkuat pembangunan keluarga secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang terintegrasi sekaligus mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia di tingkat daerah maupun nasional.(*)
